GUB SUMSEL SAMPAIKAN MAKALAH DIDEPAN PESERTA SIMPOSIUM PENDIDIKAN

Jakarta, SentralPos

Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin menceritakan sudah 17 provinsi yang datang ke Sumsel melakukan study banding pendidikan gratis. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan, antara lain sumber keuangan, penerapan, cara meyakinkan masyarakat, hingga peraturan daerah.
Penegasan itu disampaikan Alex menjawab pertanyaan peserta simposium dari Universitas Indonesia tentang keragu-raguan penerapan sekolah gratis. “Sumsel menempatkan pembangunan bidang pendidikan sebagai sektor yang diprioritaskan. Kalau tidak percaya, datanglah ke Palembang. Sekarang saja, sudah 17 provinsi yang melakukan study banding tentang program pendidikan gratis,” papar Alex.
Alex menyampaikan itu ketika menjadi satu-satunya penyaji dari unsur kepala daerah dalam simposium nasional hasil penelitian dan inovasi pendidikan tahun 2009, yang dilaksanakan oleh Balitbang Depdiknas, di Hotel Millenium Jakarta, kemarin (5/8). Ada dua pemakalah utama lainnya, yaitu Prof Retno Sunarminingsih (isteri Prof Bambang Sudibyo, menteri pendidikan nasional) dan Nina Sardjunani MA (praktisi pendidikan). Acara itu dibuka oleh Mendiknas, dengan key note speakers Kepala Balitbang Prof Mansyur Ramli.
Alex menceritakan, DPRD Sumsel sudah menerbitkan Perda No 3/2009 tentang sekolah gratis, dikombinasikan dengan Pergub No 31/2009 tentang Juknis sekolah gratis. “Kami juga menggandeng bupati dan walikota se-Sumsel untuk sharring dalam pendanaan kebijakan ini,” beber Alex.
Kepala Dinas Pendidikan Sumsel, Ade Karyana menambahkan, 17 provinsi yang sudah study banding ke Sumsel itu antara lain dari Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Bali. “Simposium ini menjadi ajang sosialisasi juga bagi kita, disamping melakukan perbaikan terus menerus.” katanya.
Ade mengakui, awalnya ada sisi sulit menerapkan pendidikan gratis, antara lain mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.
“Paling sulit realisasinya ialah mendapatkan trush (kepercayaan) dari masyarakat. Ada pertanyaan, apakah mungkin sekolah gratis dilaksanakan? Keraguan itu saya kira wajar, tetapi sebagai pemerintah kita harus optimis. Secara rutin kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat baik melalui steakholder, media cetak dan elektronik, maupun sekolah-sekolah dan berbagai seminar,” imbuhnya.
Ade mengatakan, menjawab pertanyaan belasan provinsi yang study banding, Sumsel menganggarkan lebih dari Rp500 miliar dalam APBD untuk sekolah gratis. “Totalnya 20 persen anggaran Rp2,7 triliun dalam APBD,” katanya.
Terkait sinyalemen kenaikan gaji PNS sebesar 5 persen yang disampaikan dalam pidato Presiden SBY, 3 Agustus lalu, pada kesempatan itu dia juga mengatakan bahwa Sumsel akan mengikutinya, kendati tetap harus disesuaikan dengan kondisi keuangan pada 2010 mendatang. “Ya, soal itu kita akan ikuti, tetapi tetap akan dilihat dulu kondisi keuangan daerah,” bebernya.
Kenaikan gaji PNS, kata Ade, harus diikuti dengan kinerja yang meningkat pula. “Diharapkan para PNS dan guru benar-benar meningkatkan kinerjanya. Ya, begitu dong, gaji naik kinerja juga harus naik, kualitas disiplin juga harus ditingkatkan," katanya. (rel)