2 Terdakwa Pungli Proyek Prona Disidangkan

-JPU Beberkan Kesalahan Terdakwa

Lahat, SentralPos

Masih ingat dengan Kasus Pungutan Liar (Pungli) Proyek Prona Tahun 2008, yang mengakibatkan dua Oknum dari Pihak BPN dijebloskan kejeruji besi, karena keduanya terbukti bersalah dimata hokum dan menyalahkan wewenang dalam bentuk yang berdasarkan Peraturan Perundangan (PP) Nomor 46 Tahun 2002 Tentang tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada BPN.
Pada Pasal 21 ayat 3 Huruf A angka 1 yang berbunyi Pengenaan uang pemasukan dalam rangka penetapan hak atas tanah dapat dikenakan sebesar Rp 0 terhadap tanah Negara dalam rangka proyek Prona dan kedua Oknum tersebut terbukti telah menerima sejumlah uang yang cukup besar.
Yang pertama Solahudin (45) Warga Sungai Baru Ilir No 11. Oknum BPN selaku Petugas Pendataan Yuridis ini pukul 14.30 Wib, Resmi di Tahan dan Dijebloskan Kejeruji Besi oleh Pihak Kejari Lahat. Lalu menyusul Cik Umar.SH selaku Kepala Seksi (Kasi) Hak Tanah Perolehan Tanah (HTPT), pada tanggal (10/6), sekitar pukul 17.30 Wib, dijebloskan kejeruji besi.
Terbongkarnya Kasus Pungutan Liar ini atas Hasil Penyelidikan (Lid), yang dilakukan oleh Kasi Intelijen Rudi Iskandar. SH. Pada Bulan April kemarin, yang dilakukan Pihak Badan Pertanahan Negara (BPN) Lahat, terhadap Proyek Prona Tahun 2008 yaitu Pembuatan Sertifikat Gratis yang menelan Dana Sebesar Rp 482.850.000,’ didanai APBN.
kemarin (5/8) sekitar pukul 10.30 Wib, mulai memasuki sidang perdana yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Lahat, dengan agenda pembacaan dakwaan. Kedua terdakwa ini di sidangkan dalam persidangan yang terpisah, dimana terdakwa Solahudin disidangkan lebih dulu. Dalam sidang perdana ini, menurut terdakwa yang sebelumnya dalam masa tugas sebelumnya adalah berposisi sebagai petugas pendata yuridis di daerah Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang dan bekerja atas perintah Cik Umar yang sehari-harinya berposisi sebagai Kepala Seksi (Kasi) Hak Tanah Perolehan Tanah (HPTP) pada BPN Lahat
Dalam perintahnya, Cik Umar menyadari bahwa dalam pelaksanaan tugas di lapangan terdakwa Solahudin untuk menyarankan dan tidak menolak jika ada para calon pemohon yang memberikan sejumlah uang, dan di haruskan membaginya dengan dirinya. Kemudian di lapangan, terdakwa Solahudin melaksanakan tugasnya sesuai perintah, dan juga dari masing-masing pemohon, atau sedikitnya sekitar 32 orang calon pemohon yang ada, dirinya berhasil mengumpulkan uang ‘pungli’ sebesar Rp.41.950.200,- yang kemudian oleh terdakwa Solahudin, uang ini di ‘setorkan’ ke terdakwa Cik Umar sebesar Rp.7.500.000,-, sementara sejumlah Rp.11.juta sudah di serahkan Solahudin ke pihak Kejaksaan, dan sisanya lagi sudah di habiskan terdakwa sendiri.
Lebih lanjut di katakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang membacakan dakwaan, masing-masing Hendri Hanafi SH dan Rudi Iskandar SH mengatakan bahwa jelas apa yang di lakukan oleh terdakwa Solahudin melanggar hokum. Karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.46/2002, tentang tariff atas penerimaan pajak pada Badan Pertanahan Nasional, dalam Prona yang ada dengan jelas dikatakan bahwa masyarakat tidak di pungut biaya sepeserpun, alias gratis sedangkan pada kenyataannya masyarakat di wajibkan menyetor sejumlah uang dengan kisaran Rp.500 ribu – Rp.6 juta per pemohonnya.
Maka dari itu, JPU dalam pembcaaan dakwaannya menyimpulkan bagi masing-masing terdakwa, yaitu Solahudin dan Cik Umar SH telah dengan tegas melanggar ketentuan yang ada, dan di kenakan dakwaan Primair sesuai Pasal 12 (e) UU No.31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo UU No.20/2001 tentang perubahan UU No.31/1999, Jo Pasal 55 (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Juga pada dakwaan Subsidairnya, JPU berkesimpulan kedua terdakwa di kenai pasal 11 UU No.31/1999 Jo UU 20.2001, Jo Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP.
Kedua terdakwa yang masing-masing di dampingi oleh Penasehat Hukumnya, yaitu Sarman Alfian SH untuk terdakwa Solahudin, dan juga Risnaldi SH untuk terdakwa Cik Umar SH enggan berkomentar banyak saat hendak dimintai keterangan seusai persidangan. Mereka mengatakan masih akan mengikuti dulu semua tahapan yang ada nantinya.
Persidangan yang di pimpin oleh Hakim Ketua Rais Torodji SH, dan Silvi Ariyani SH serta Mulyadi Aribowo SH kemudian menunda persidangan yang ada. Rencananya, agenda persidangan selanjutnya akan digelar pada tanggal 18 Agustus mendatang, dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.
“Sidang, kita tunda 2 minggu dimulai dari sekarang, dengan agenda keterangan dari saksi-saksi yang akan digelar pada tanggal 18 Agustus mendatang.” Kata Ketua Hakim Rais Torodji. (Din)

Oknum Guru Mesum Diusur Warga

-Pelaku Didenda Satu Ekor Kambing

Indralaya, SentralPos

Setelah digerebek dan diarak massa keliling kampung karena, tertangkap tangan tengah bermesum ria dengan seorang priya yang kesehariannya berprofesi sebagai sopir bentor, Ernawati (45) seorang Oknum Guru yang bertugas di SDN I Desa Parit Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir (OI) akhirnya diusir warga Rabu, (5/8) sore sekitar pukul 18.30 WIB.
Warga, Desa Permata Baru Kecamatan Indralaya Utara, tempat Ernawati tinggal, tidak menginginkan lagi dia tinggal dikampung tersebut, karena perbuatan yang dilakukannya dinilai warga, selain bertentangan dengan norma agama, juga akan membuat kampung mereka menjadi tercemar.
Kepala Desa Permata Baru Bakaruddin yang dihubungi Wartawan, Rabu (5/8) kemarin mengakui, bila warganya Ernawati dipaksa hengkang dari desa yang dipimpinnya setelah sempat digelandang ke Polres OI. “Memang sejak Selasa (4/8) sore Ernawati sudah berkemas-kemas mengambil barangnya, lalu meninggalkan rumahnya di Desa Permata Baru,” ujar Bakaruddin.
Menurut Bakaruddin, baik Ernawati maupun Mulkan (pasangan mesum) sudah membuat surat pernyataan untuk mematuhi peraturan desa (perdes) yang telah disepakati warganya.
"Dalam perdes itu ditegaskan, bila ada warganya kedapatan berbuat mesum, maka keduanya harus diusir dan diarak keliling kampung. Kemudian bagi lelakinya dikenakan denda harus memotong kambing sebagai ritual cuci kampung," tegasnya.
Hasil pemantauan koran ini kemarin, pasca pasangan bermesum ria itu digerebek masyarakat di Desa Permata Baru, rumah Ernawati yang berada di Blok E-5 nomor 14 RT 01 RW 01 dalam kondisi digembok Kabarnya Ernawati pergi ke rumah orang tuanya di Lorong Panca Usaha Kelurahan 5 Ulu Palembang.
Informasi didapat, sebelum dilakukan penggerebekan di rumahnya di Desa Permata Baru, Ernawati yang telah dikaruniai 2 orang anak itu sedang ada masalah dengan suaminya Mahyuddin yang saat ini menjadi P3N di Kecamatan Muara Kuang Kabupaten OI. Kabarnya, suaminya itu sudah sekitar 2 bulan tidak serumah dengan oknum guru tersebut.
Sementara mengenai status pekerjaannya sebagai guru SDN I di Desa Parit Kecamatan Indralaya Utara, saat ini masih diproses di Dinas Pendidikan Kabuoaten OI. ”Secara kelembagaan masih diproses dan onkum guru ini sudah kita panggil guna diminta keterangan,” kata Kadinas Pendidikan OI H Herman SH MM kemarin.
Menurut Herman, apa pun alasannya perbuatan PNS guru tersebut sangat mencoreng citra pendidikan dan guru. Oleh sebab itu pihaknya tidak segan-segan untuk memberikan tindakan tegas. “Kita tunggu saja hasil pertimbangan Dewan Pelaksana Penjatuhan hukuman displin (DP3HD).” Ujar Herman.
Seperti pernah diberitakan kemarin, PNS guru Ernawati ini digerebek masyarakat di rumahnya di Desa Permata Baru saat bersama pasangan mesumnya Mulkan (37) warga Desa Saka Tiga Seberang Kecamatan Indralaya Kabupaten OI, Senin (3/8) sekitar pukul23.30 WIB. Setelah digerebek, pasangan mesum itu diarak keliling kampung sebelum diserahkan ke Mapolres OI. (Adi)

Sriwijaya FC, Korban TC Tertutup Timnas

Daftar 25 nama pemain pelatnas Pra Piala Asia (PPA) 2011 telah dirilis. Seperti telah diduga sebelumnya, Sriwijaya FC (SFC) menjadi tim paling menderita.
Tak tanggung-tanggung, enam pemain Laskar Wong Kito masuk dalam daftar tersebut. Praktis, mereka harus keluar dari latihan pramusim yang baru saja digelar sejak Senin 3 Agustus 2009. Enam pemain itu adalah Ferry Rotinsulu, Charis Yulianto, Isnan Ali, Muhammad Nasuha, Ponaryo Astaman dan Arif Suyono.
Masuknya Nasuha dan Arif terbilang mengejutkan. Pasalnya, dua pemain itu sudah jarang dipanggil timnas. Cedera dan penampilan yang belum konsisten menjadi penyebabnya. Tapi, nasib kembali mengantarkan mereka ke timnas.
SFC pun hanya bisa gigit jari membayangkan uang ratusan juta untuk mengontrak mereka bakal menguap. Ini terkait kebijakan pelatnas tertutup yang diterapkan BTN.
Para pemain yang masuk pelatnas tidak boleh membela klub di Liga Super Indonesia (LSI) musim depan. Setidaknya, hingga 18 November mendatang, usai menjamu Kuwait di Stadion Gelora Utama Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Itu pun bisa diperpanjang.
Andai Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Asia 2011, maka pelatnas diperpanjang lagi untuk persiapan menghadapi laga kandang Grup B melawan Oman, 6 Januari 2010, dan tandang ke Australia, 3 Maret 2010. Artinya, terbuka kemungkinan pemain baru bisa kembali ke klub pada putaran dua kompetisi.
Atau, bahkan ketika kompetisi tinggal menyisakan seperempat jalan. Terkait hal itu Badan Tim Nasional (BTN) telah menyerahkan daftar nama pemain timnas PPA 2011 ke Badan Liga Indonesia (BLI).
“Ya, benar. BTN telah mengirimkan 25 nama pemain untuk ditindaklanjuti. Dalam waktu dekat juga akan menyusul daftar nama pemain timnas U-23. BLI tidak akan mengesahkan nama-nama itu untuk ikut kompetisi,” kata Joko Driyono, CEO BLI kepada GOSport.
Hanya saja, BLI masih menunggu instruksi dari PSSI. Apakah pemain itu tetap boleh dikontrak klub atau tidak.
“Yang jelas, daftar nama pemain itu menjadi salah satu patokan BLI untuk menyusun jadwal pertandingan. Kami tidak bisa bicara terlalu banyak karena hanya melaksanakan kebijakan BTN,” ujar Tigorshalom Boboy, Manajer Legal BLI.
Keputusan lain yang mengejutkan adalah tidak dipanggilnya Muhamad Roby, Elie Aiboy dan Budi Sudarsono. Padahal, tiga nama itu adalah langganan timnas.
Meski demikian, nama mereka tetap berada di saku pelatih timnas, Benny Dollo. Sebab, tiga pemain itu sudah terdaftar dalam skuad Indonesia di PPA 2011.
ANGGOTA PELATNAS JANGKA PANJANG PPA 2011
Kiper: Dian Agus, Markus Harison, Fery Rotinsulu
Belakang: Charis Yulianto, Richardo Salampessy, Maman Abdurrahman, Djayusman Triasdi, Rachmat Latief, Muhammad Ridwan, Ismed Sofyan, Isnan Ali, Muhammad Nasuha, Nova Arianto
Tengah: Firman Utina, Ponaryo Astaman, Muhammad Ilham, Arif Suyono, Ian Kabes, Syamsul Bachri, Hariono, Eka Ramdani
Depan: Talaohu Abdulmushafry, Saktiawan Sinaga, Boaz Solossa, Bambang Pamungkas
(Vvn)

Mantan Ketua KPUD OKI Disidangkan

Kayuagung,SentralPos
Sidang dugaan penggelapan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten OKI senilai Rp 300 Juta oleh mantan
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPUD) OKI masa jabatan 2004-2009, Ir Hasien Hower, kemarin digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kayuagung.
Setelah mendengarkan dakwaan jaksa, agenda persidangan mendengar pendapat saksi-saksi yang ditunjuk Jaksa Penuntut Umum (JPU)
Edowan SH, Rini Maria SH dan Irfan Natakusuma SH.
Saksi yang hadir kali ini adalah mantan ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kayuagung, Herman SH dan mantan Bendahara
pengganti PPK Kecamatan Kayuagung Warsita.
Informasinya, Hasien Hower dimeja hijaukan karena tidak adanya pertanggung jawaban dana APBD OKI tahun 2004 senilai Rp 300 juta, yang diperuntukkan penyelenggaraan pemilu legislatif (Pileg) dan
Pemilu Presiden (pilpres) 2004 lalu.
Majelis Hakim yang dipimpin Teguh Arifianto SH MH, anggotanya Afrizal H, dalam sidang ini beberapa kali mengajukan pertanyaan kepada Herman SH selaku saksi.
Dalam sidang tersebut, Herman mengaku pernah mengungkapkan kepada terdakwa bahwa dana APBN untuk penyelenggaraan pileg 2004 di PPK
Kayuagung tidak mencukupi.
“Saya sebagai ketua PPK Kecamatan Kayuagung memang pernah mengajukan
permintaan dana kepada terdakwa untuk biaya pendirian TPS dan uang
makan anggota PPS dan KPPS,” kata Herman.
Menurutnya, biaya pendirian TPS sebesar Rp 50 ribu per TPS, dan di Kecamatan Kayuagung terdapat sebanyak 131 TPS, serta uang
makan untuk anggota PPS dan KPPS sebesar Rp 8.000 perorang. “Namun, total dana yang saya terima sebesar Rp 9 juta, yang diperuntukkan
pendirian TPS sebesar RP 500 ribu dan uang makan sebesar Rp 8.500.000,” katanya.
Sedangkan di kecamatan lain, kata Herman, dirinya tidak mengetahui berapa besar dana yang dikeluarkan oleh terdakwa untuk
pendirian dan uang makan tersebut.
Sementara Warsita, sebagai saksi kedua mengatakan tidak pernah tahu jika ada dana sebesar Rp 9 juta yang diberikan terdakwa kepada mantan
ketua PPK Kecamatan Kayuagung, karena dirinya sebagai bendahara pengganti tidak pernah menerima bukti ataupun nota tanda terima uang
tersebut.
“Mekanisme setiap pencairan dana dari KPUD OKI seharusnya melewati bendahara dan sekretaris, namun saya selaku bendahara
pengganti tidak pernah tahu akan hal tersebut,” bebernya. Yang jelas, kata Warsita, dirinya hanya mengetahui jika memang ada
dana APBD yang diperuntukkan pendirian TPS dan uang makan anggota PPS,
KPPS dan PPK.
Terdakwa sendiri, yang maju dipersidangan tanpa didampingi kuasa hukumnya beberapa kali mengajukan pertanyaan kepada kedua saksi.
Namun, tidak puasnya majelis hakim terhadap jawaban kedua saksi, berakibat sidang ditunda selama seminggu. (wan)

Rp 2,5 M untuk Pembangunan Kantor BKD

Palembang, SentralPos
Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang menganggarkan dana sebesar Rp 2,5 miliar untuk pembangunan kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Palembang yang baru. Hal ini diungkapkan oleh kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya Kota Palembang, Ir Fachmi AR, Rabu (5/8).
Dikatakannya pembangunan kantor BKD yang baru dikarenakan sampai saat ini BKD belum memiliki kantor sendiri, padahal BKD merupakan salah satu badan yang ada di Pemkot Palembang dan mesti memiliki kantor sendiri.
“Rencananya pembangunan kantor BKD ini akan segera kita mulai dan diharapkan akhir tahun 2009, kantor yang baru ini bisa digunakan. Lokasi pembangunan kantor BKD yang baru akan menggunakan lahan bekas Hotel Musi, “jelas Fachmi.
Lokasi sendiri tambahnya, akan mengambil sekitar 25 % dari lahan Hotel Musi di Jalan Merdeka. Kantor BKD nantinya akan mempertahankan sisa-sisa bangunan yang ada, sehingga pekerjaan bisa dipercepat dan tidak memerlukan waktu yang terlalu lama.
Sedangkan sisa dari lahan Hotel Musi ini akan dibangun kantor pelayanan satu atap, namun untuk kantor pelayanan satu atap belum diketahui kapan akan mulai dibangun. Karena masih akan ditinjau ulang desain pengerjaannya.
Pembangunan kantor pelayanan satu atap semula akan dibangun sebanyak 7 lantai, namun setelah ditinjau ulang, pembangunan dirubah menjadi 10 lantai yang mana nantinya akan ada basement sebagai lahan parkir.
Ketua Komisi III DPRD Palembang Ilyas Abdullah mengatakan, pembangunan Kantor BKD Kota Palembang dimulai pertengahan Agustus, sementara proses tender pembangunan sudah selesai dilaksanakan Minggu lalu.
Pembangunan kantor BKD sendiri mesti dilakukan karena saat ini BKD sudah menjadi suatu Badan bukan lagi bagian dari Pemkot Palembang, selain itu kantor BKD yang ada saat ini lokasinya sangat sempit.
“Kita bukannya mengistimewakan BKD dengan dibuatnya kantor baru, namun pembangunan kantor penting dilakukan karena kantor saat ini sangat sempit padahal arsip pegawai didalamnya sangat banyak, jadi kita sepakat dibangun Kantor BKD yang baru dengan anggaran dana dari APBD,” ujarnya.(cw01)

Pembangunan Rumah Murah Terus Berjalan

-50 Unit rumah Telah Dibangun

Palembang, SentralPos
Pembangunan rumah murah yang merupakan salah satu program pemprov Sumsel berlokasi dikawasan Jakabaring Palembang, hingga saat ini masih terus berjalan. Dari yang direncanakan 1000 unit tipe 36/120 yang diperuntukan bagi guru dan PNS tersebut, hingga saat ini telah dibangun sekitar 50 unit rumah.
Hal ini diungkapkan oleh, oleh Asisten Pemerintahan Setda Sumsel, Mukti Sulaiman SH, usai rapat koordinasi yang digelar di Pemrov Sumsel, Rabu (5/8) kemarin. Menurut Mukti, rapat yang digelar tersebut ditujukan memacu 4 perusahaan yang pembangun rumah murah segera melakukan pembangunan.
"Perkembangan terakhir sudah ibangu 50 unit rumah, target kita ditahun ini 1000 unit rumah yang direncanakan dapat selesai semua. Namun, untuk pembangunan rumah murah tipe 21/100 yang berlokasi di Musi II, belum dilakukan. Calon penerima rumah murah, masih diseleksi oleh tim tersendiri. Dan khusu rumah tipe 21/100 di Musi II seleksi lebih rumit, karena peminatnya cukup banyak,"jelasnya.
Ditambahkannya, harga rumah murah ini akan ditambah tambahan perhitungan tiga komponen seperti listrik, PDAM dan sertifikat lahan, hingga harga rumah untuk type 36/120 sebenarnya menjadi Rp35 Juta dan type 21/100 seharga Rp25 juta,"ujarnya. (W.05)

GUB SUMSEL SAMPAIKAN MAKALAH DIDEPAN PESERTA SIMPOSIUM PENDIDIKAN

Jakarta, SentralPos

Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin menceritakan sudah 17 provinsi yang datang ke Sumsel melakukan study banding pendidikan gratis. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan, antara lain sumber keuangan, penerapan, cara meyakinkan masyarakat, hingga peraturan daerah.
Penegasan itu disampaikan Alex menjawab pertanyaan peserta simposium dari Universitas Indonesia tentang keragu-raguan penerapan sekolah gratis. “Sumsel menempatkan pembangunan bidang pendidikan sebagai sektor yang diprioritaskan. Kalau tidak percaya, datanglah ke Palembang. Sekarang saja, sudah 17 provinsi yang melakukan study banding tentang program pendidikan gratis,” papar Alex.
Alex menyampaikan itu ketika menjadi satu-satunya penyaji dari unsur kepala daerah dalam simposium nasional hasil penelitian dan inovasi pendidikan tahun 2009, yang dilaksanakan oleh Balitbang Depdiknas, di Hotel Millenium Jakarta, kemarin (5/8). Ada dua pemakalah utama lainnya, yaitu Prof Retno Sunarminingsih (isteri Prof Bambang Sudibyo, menteri pendidikan nasional) dan Nina Sardjunani MA (praktisi pendidikan). Acara itu dibuka oleh Mendiknas, dengan key note speakers Kepala Balitbang Prof Mansyur Ramli.
Alex menceritakan, DPRD Sumsel sudah menerbitkan Perda No 3/2009 tentang sekolah gratis, dikombinasikan dengan Pergub No 31/2009 tentang Juknis sekolah gratis. “Kami juga menggandeng bupati dan walikota se-Sumsel untuk sharring dalam pendanaan kebijakan ini,” beber Alex.
Kepala Dinas Pendidikan Sumsel, Ade Karyana menambahkan, 17 provinsi yang sudah study banding ke Sumsel itu antara lain dari Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Bali. “Simposium ini menjadi ajang sosialisasi juga bagi kita, disamping melakukan perbaikan terus menerus.” katanya.
Ade mengakui, awalnya ada sisi sulit menerapkan pendidikan gratis, antara lain mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.
“Paling sulit realisasinya ialah mendapatkan trush (kepercayaan) dari masyarakat. Ada pertanyaan, apakah mungkin sekolah gratis dilaksanakan? Keraguan itu saya kira wajar, tetapi sebagai pemerintah kita harus optimis. Secara rutin kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat baik melalui steakholder, media cetak dan elektronik, maupun sekolah-sekolah dan berbagai seminar,” imbuhnya.
Ade mengatakan, menjawab pertanyaan belasan provinsi yang study banding, Sumsel menganggarkan lebih dari Rp500 miliar dalam APBD untuk sekolah gratis. “Totalnya 20 persen anggaran Rp2,7 triliun dalam APBD,” katanya.
Terkait sinyalemen kenaikan gaji PNS sebesar 5 persen yang disampaikan dalam pidato Presiden SBY, 3 Agustus lalu, pada kesempatan itu dia juga mengatakan bahwa Sumsel akan mengikutinya, kendati tetap harus disesuaikan dengan kondisi keuangan pada 2010 mendatang. “Ya, soal itu kita akan ikuti, tetapi tetap akan dilihat dulu kondisi keuangan daerah,” bebernya.
Kenaikan gaji PNS, kata Ade, harus diikuti dengan kinerja yang meningkat pula. “Diharapkan para PNS dan guru benar-benar meningkatkan kinerjanya. Ya, begitu dong, gaji naik kinerja juga harus naik, kualitas disiplin juga harus ditingkatkan," katanya. (rel)

Distributor Sembako Mulai Stok Cadangan

* Antisipasi Kebutuhan Selama Ramadhan

Palembang, SentralPos

Menjelang masuknya bulan puasa dan lebaran, para penjual dan distributor sembako akan menyiapkan stok hingga 3 bulan ke depan ditambah cadangan stok 20 persen dari jumlah stok formal.
Jika terjadi kenaikan harga diatas kewajaran, maka operasi pasar (OP) akan digelar.
Hal ini diungkapkan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumse, Eppy Mirza saat ditemui di Griya Agung, Senin (3/8) kemarin.
Dijelaskan Eppy, pada 14 Juli lalu pihaknya dan seluruh pihak terkait terkait sembako mengadakan rapat koordinasi. Dari hasil rapat tersebut, menghadapi puasa dan lebaran diminta agar para distributor dan penjual sembako menyiapkan stok hingga 3 bulan ke depan. Namun, itu dengan catatan, jumlah stok cukup untuk kebutuhan.
"Bahkan mereka siapkan stok cadangan 20 persen, selain stok formal. Jika stok cukup dan distribusi sembako lancar, maka diharapkan harga akan stabil. Dan jika ada kenaikan harga diluar batas kewajaran, kita akan lakukan operasi pasar. Namun, hal itu dilakukan setelah melihat dari hasil evaluasi nanti,"jelas Eppy.
Selain itu lanjut Eppy, jenis sembako yang menjadi fokus perhatian pihaknya yakni daging dan telor. "Karena, kedua komoditi ini yang biasanya mengalami kenaikan luar biasa jelang puasa dan lebaran. Kalau untuk sembako seperti gula dan minyak, stok cukup, sehingga harga diharapkan selalu stabil,"pungkasnya. (W.05)

PT PDI Bakal Bangun Sistem Angkutan Terpadu

* Untuk Pengangkutan Batubara

Palembang, SentralPos

PT. Priamanaya Djan Internasional (PDI), yang merupakan perusahaan besar di bidang energi akan melakukan pengembangan infrastruktur sistem transportasi terpadu untuk angkutan batubara dari Lahat-Patra Tani, Muaraenim.
Rencana ini disampaikan oleh Direktur Operasional PT PDI, Susilo Dwijantoro usai menghadiri rapat dengan Asisten II Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Ir. H. Eddy Hermanto, SH, MM di ruang rapat Bina Praja Pemprov Sumsel, Senin (3/7).
Menurutnya, proyek itu segara teralisasi pada tahun 2013 mendatang. "Kita menginvestasikan dana hampir Rp 6 trilyun untuk membangun jalur kereta api dari Lahat-Muaraenim," jelasnya.
Tidak hanya jalur kereta api yang dibangun, PT PDI sambungnya juga akan membangun sistem transportasi melalui Sungai Musi dan pelabuhan khusus batubara di Patra Tani.
Karena jalur yang bakal dilalui rel KA itu akan menggunakan lahan hutan produksi milik Departemen Kehutanan maka, PT PDI jelasnya meminta bantuan Pemprov untuk membantu perizinan.
“Kita minta bantuan Pemprov Sumsel untuk mengurus izinnya,” jelas Susilo
Sementara itu Asisten II Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Ir H Eddy Hermanto SH MM mengatakan rel kereta api batubara Lahat-Patra Tani ini, merupakan pembangunan rel ketiga untuk transportasi batubara,
yang pertama adalah jalur transportasi dari PTBA-Tarahan, kedua double track Linggau – TAA dan yang ketiga Lahat-Patra Tani, dengan seratus persen merupakan murni investasi dari dalam negeri. “Kedepan kita akan buka seluas-luasnya, ada ke Bengkulu, Lampung bahkan banyak lagi yang lainnya,” katanya.
Saat disinggung proses perizinan, Eddy dengan semangat menjelaskan Pemprov Sumsel siap membantu memfasilitasi dengan percepatan-percepatan pemberian izin bagi pihak swasta yang ingin memberikan investasi infrastruktur.
”Tadi bahkan kita tantang bila semua persyaratan siap, dalam satu hari izin sudah dikeluarkan,” tambah Eddy.
Fasilitas yang diberikan Pemprov Sumsel ini sebagai bentuk rencana program pemerintah, diharapkan tahun 2011 nanti Sumsel sudah booming dengan semua kegiatan pembangunan infrastruktur. ”Pemprov akan lakukan evaluasi terhadap kemajuan izin rekomendasi yang diberikan Gubernur setiap tiga bulan, minimal suatu peringatan,” jelasnya. (CW.02)

Motif Songket Akan Dipertimbangkan

* Di Jersey SFC

Palembang, SentralPos

Setelah diluncurkannya jersey dan logo baru klub kebanggaan wong Sumsel, Sriwijaya FC (SFC) Jumat yang lalu. Kini, banyak mendapatkan kritik dari para suforter mengenai dihilangkannya motif songket pada jersey SFC.
Motif songket yang menjadi ciri khas jersey SFC tersebut dinilai, sudah cukup dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat Sumsel bahkan nasional.
Menanggapi hal tersebut, Manager SFC Hendri Zaainudin saat ditemui di Gryiya Agung, Senin (3/8) kemarin mengatakan, keputusan di hilangkannya motif songket pada jersey SFC tersebut berdasarkan dari hasil kompetsisi yang digelar bebapa waktu lalu.
"Jersey yang baru tersebut merupakan pilihan dari hasil pemenang lomba. Namun, motif songket yang menjadi ciri khas jersey SFC tersebut, bisa saja kita pertimbangkan lagi untuk gunakan di jersey tersebut,"jelasnya.
Menurut Hendri, khas dari suatu daerah tidak lah harus digunakan sebagai simbol dalam suatu klub bola. "Contohnya, Klub dari Italia yang dikenal dengan makanan khasnya spageti, namun tidak di gunakan sebagai salah satu sponsor klub tersebut.
Namun, jika memang motif songket pada jersey SFC tersebut sudah melekat dihati para penggemar SFC, kita tentunya akan mencari cela untuk menyertakannya menjadi sponsor,'"ujarnya.
Ditambahkannya, memang saat ini klub SFC telah mendapatkan sponsor baru yakni Reebok. Namun, bukan berarti produk lain tidak bisa menjadi sponsor. "Kita juga akan gunakan sponsor-sponsor lain, seperti, koran lokal, ataupun produk-produk lainnya. Semuanya masih bisa dibicarakan lagi dengan pihak reebok,"tegasnya. (W.05)

Anggota Pol PP Dikeroyok PKL

Palembang, SentralPos
M Eko Pratama (24), anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Palembang, Senin (3/8) melapor ke Poltabes Palembang.
Warga Jalan Srijaya Lorong Mbah Rustam Rt 7/23 Kelurahan Siring Agung Sukarami ini dalam laporannya mengaku, ia dikeroyok oleh Ijah (50), salah satu pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Pasar 16 Ilir bersama teman-temannya sesama PKL.
Akibatnya, korban mengalami luka cakar dan memar di bagian pipi kiri, dan luka lecet kaki kiri. Menurut dia, pengeroyokan itu berawal saat ia bersama dengan anggota Sat Pol PP lainnya bertugas melakukan penertiban terhadap PKL di Pasar 16 Ilir sekitar pukul 12.00 WIB.
"Saat melakukan penertiban itu, ia melakukan perlawanan. Dio samo kawan-kawannya langsung nyerang dan mengeroyok aku," terang korban.
Aksi penganiayaan juga dialami Suryani (35), Jalan Sukarela Lorong Masjid Rt 43 Kelurahan Sukabangun, Sukarami.
Dalam laporannya, korban mengaku dikeroyok oleh Ratna (15) Cs. Akibatnya, korban mengalami sakit di kepala, luka di tangan dan luka gores di tangan kanan.
"Dia itu, karyawan aku. Saat kejadian, aku mintanya untuk tidak bekerja dulu untuk sementara waktu. Rupanya, dia salah paham dan langsung marah serta mengeroyok aku bersama kawan-kawannya," jelas korban.
Kapoltabes Palembang, Kombes Pol Lucky Hermawan melalui Kasat Reskrim, Kompol Kristovo Arianto membenarkan pihaknya menerima laporan dari kedua korban pengeroyokan.
"Laporan korban telah dilanjutkan ke Reskrim," tandasnya.(W. 19)

BBM Subsidi Diduga Dijual ke Industri

* Di SPBU Sekayu

Muba, SentralPos

Selisih harga antara harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat dengan BBM yang dijual ke industri, membuat pengusaha SPBU nakal di Sekayu mengambil keuntungan dengan menjual BBM itu untuk kepentingan industri.
Modus yang digunakan adalah dengan melayani pembelian melalui derigen. Ini bisa dilihat di SPBU Sekayu. Ironisnya, pihak terkait yang mengetahui adanya penjualan dengan menggunakan derigen itu terkesan menutup mata saja.
Pantauan SentralPos, Senin (3/8) terlihat terlihat antrian pengisian BBM dengan menggunakan puluhan derigen. Derigen yang telah diisi penuh dengan BBM itu, kemudian diangkut menggunakan kendaraan Pick Up.
Diduga BBM yang dibeli dari SPBU Sekayu itu, akan digunakan untuk kepentingan industri.
Salah seorang pembeli BBM di SPBU Sekayu dengan menggunakan derigen mengaku bernama Syaipul, saat dikonfirmasi SentralPos membenarkan kalau ia membeli BBM di SPBU Sekayu untuk kepentingan Perusahaannya.
Menurutnya, dia membeli BBM itu untuk sebuah perusahaan yang tengah melaksanakan pekerjaan proyek Jembatan di Kawasan Kecamatan Sungai Keruh.
"Ya, BBM ini untuk kepentingan CV. Halim Jaya yang tengah mengerjakan proyek Jembatan di Sungai Keruh, dan saya biasa melakukan pembelian BBm dengan menggunakan derigen, biasanya setiap 2 hari sekali saya membeli BBM di SPBU ini," kata Syaiful.
Penanggung Jawab SPBU Sekayu, Fikri saat dikonfirmasi SentralPos tidak membantah kalau pihaknya melayani pembelian dengan menggunakan derigen. Menurutnya, hal itu dilakukannya untuk membantu masyarakat, Khususnya masyarakat yang bermukim di daerah-daerah yang jauh dari keberadaan SPBU.
"Terus terang pak, kita pusing dengan permasalahan ini, karena tiap kita mengisi BBM dengan menggunakan derigen baik itu, malam hari, maupun siang hari selalu dijadikan masalah. padahal, tujuan kita melayani pembelian dengan menggunakan derigen ini, bukan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk membantu masyarakat," katanya.
Sementara itu sejumlah, Konsumen SPBU Sekayu mengeluhkan banyaknya pembelian dengan menggunakan derigen. Karena menurut mereka, konsumen dengan menggunakan kendaraan yang akan melakukan pengisian BBM, kerap terhambat dengan aktivitas pengisian BBM dengan derigen ini.
"Ya, kita terganggu dengan adanya aktivitas pengisian BBM dengan derigen ini, karena pihak SPBU sendiri sering mengutamakan pengisian di derigen ketimbang kami sebagai konsumen dengan menggunakan kendaraan sepeda motor. mungkin, karena untungnya lebih besar daripada pembelian dengan kendaran, jadi mereka megutamakan pengisian derigen," keluh Yanto, (40) salah seorang yang dibincangi SentralPos saat hendak mengisi BBM di SPBU Sekayu.
Lebih lanjut dikatakan Yanto, seharusnya pihak SPBU tidak melakukan penjualan dengan menggunakan derigen, karena menurut aturannya, SPBU itu hanya untuk melayani pengisian dengan menggunakan kendaraan.
"BBM yang dijual di SPBU inikan untuk kepentingan masyarakat, karena harganya juga ada subsidi dari Pemerintah, tapi kalau mereka jual kepada derigen, bisa saja BBM itu digunakan untuk kepentingan industri, kalau ini terjadi tentunya selain merugikan masyarakat juga merugikan negara," katanya.
Lebih lanjut dia berharap adanya upaya dari Pihak Pemerintah dan Instansi terkait lainnya untuk segera melakukan penertiban terhadap SPBU yang melakukan penjualan dengan menggunakan derigen. "Kami berharap adanya upaya dari Pemerintah dan pihak Pertamina untuk mengambil tindakan tegas, terhadap SPBU yang melayani pembelian dengan derigen," harapnya. (Kur)

Syahrial Terancam 5 Tahun Penjara

* Kasus Korupsi TAA

Jakarta, SentralPos
Mantan Gubernur Sumsel, Syahrial Oesman didakwa bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi terkait proyek pelepasan kawasan hutan lindung Pantai Air Telang, Kabupaten Banyuasin, Sumsel pada 2006 hingga 2007 seluas 600 hektare.
"Terdakwa Syahrial memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang Rp 5 miliar kepada penyelenggara negara," kata jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Zed Tadung Alo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (3/8).
Selain itu, Jaksa juga mendakwa dia telah melakukan permufakatan jahat yaitu melakukan pertemuan-pertemuan dengan Direktur PT Chandratex Indo Artha, Chandra Antonio Tan selaku calon investor pembangunan pelabuhan Tanjung Api-Api, dan Sofyan Rebuin selaku Direktur Utama Badan Pengelolaan dan Pengembangan Pelabuhan Tanjung Api-Api (BPPTAA) untuk melakukan tindak pidana seperti disebutkan di atas.
Menurut jaksa, Syahrial bersama Chandra Antonio Tan menyerahkan uang itu kepada anggota dewan komisi kehutanan Sarjan Tahir, Yusuf Erwin Faishal, Hilman Indra, Azwar Chesputera serta Fahri Andi Leluasa.
Uang itu, lanjut dia, digunakan untuk mempercepat proses rekomendasi persetujuan atas usulan pelepasan kawasan hutan lindung Pantai Air Telang Kabupaten Banyuasin Sumsel seluas 600 ha.
Terdakwa, lanjut Jaksa Eli Kusumastuti, menyadari hingga September 2006 ijin dari Menteri Kehutanan belum juga diterbitkan. "Karena rekomendasi dari DPR belum disetujui," kata dia. Syahrial lalu memerintahkan Sofyan Rebuin selaku Sekretaris Propinsi Sumatera Selatan mencari anggota dewan daerah pemilihan Provinsi Sumsel guna membantu proses percepatan itu.
Sofyan, kata Eli, menemui Sarjan Taher yang meminta adanya kebutuhan dana senilai Rp 5 miliar. Dalam pertemuan di kantor Syahrial bersama Sofyan Rebuin dan Chandra Antonio Tan menyepakati permintaan dana itu. "Terdakwa menugaskan Chandra untuk menyiapkan dana dalam dua tahap," kata dia.
Oktober 2006, Chandra menemui Sarjan dan menyerahkan amplop berisi Mandiri TravelCheque senilai Rp 2,5 miliar. Cek tersebut kemudian dibagikan kepada Sarjan Tahir (Rp 150 juta), Hilman Indra (Rp 175 juta), Azwar Chesputera (Rp 325 juta), Fachri Andi Leluasa (Rp 175 juta) dan Yusuf Erwin Faishal (Rp 275 juta).
Juni 2007 Chandra, Sofyan dan Musyrif Suwardi kembali membahas penyiapan kekurangan uang bersama terdakwa. Chandra kemudian ke Jakarta untuk penyerahan uang kepada Sarjan Tahir senilai Rp 2,5 miliar. Chandra menemui Yusuf Erwin dan Hilman Indra untuk menyerahkan uang itu.
Uang tersebut kemudian dibagi-bagikan kepada para anggota dewan sebelumnya. Sarjan mendapat Rp 200 juta, Hilman mendapat Rp 260 juta, Azwar senilai Rp 125 juta, Fachri Andi Leluasa Rp 235 juta dan Yusuf Erwin Rp 500 juta.
Atas perbuatan itu, jaksa menjerat dia dengan Pasal 5 ayat (1)a Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan hukuman maksimal lima tahun penjara.
Syahrial sendiri usai sidang, menyerahkan hal ini kepada persidangan. "Kita dipersidangan," kata dia. Sementara penasihat hukum Syahrial, Ignatius Supriadi mengatakan dakwaan jaksa tidak benar. "Kita akan buktikan dengan saksi di persidangan nanti," ujar dia. (ozn/vns)

Alex Tuding Pusat Tidak Adil

* Sumsel Pasok Energi Tetapi Listrik Byarpet

Palembang, SentralPos
Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin melontarkan berbagai kritikan serta solusi terhadap berbagai kebijakan pemerintah pusat yang dinilainya selama ini masih dirasa belum cukup adil.
Hal itu dilontarkannya dihadapan para peserta program pendidikan reguler Lemhanas 2009 angkatan 43, Senin (3/8) di Griya Agung Palembang.
Diungkapkan Alex, kebijakan yang dinilainya belum cukup adil ini, telah dirasakan oleh berbagai daerah di Indonesia.
Misalnya kata Alex, Sumsel yang dikenal sebagai daerah terkaya nomor 5 di Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam (SDA) seperti, minyak, gas dan batubara. Ternyata, hingga saat masih mengalami krisis energi.
"Hampir setiap hari di Sumsel selalu menglami pemadaman listrik, padahal sumber tenaga listrik di Sumsel digunakan mensuplai Singapura dan berbagai industri di Jawa. Artinya, kebijakan tersebut tidak adil bagi masyarakat Sumsel," kritiknya.
Diungkapkannya lagi, selama ini PT Pusri yang telah menjadi pahlawan dibidang pangan selama 40 tahun, usianya kini hanya tinggal 5 tahun lagi. Hal itu disebabkan karena pasokan gas ke PT Pusri hanya dijatah untuk 5 tahun lagi.
"Padahal, begitu banyak gas yang kita kirim ke Pulau Jawa dan Singapura. Namun, itu tidak membuat kami harus menentang kebijakan dari pusat, karena kita tengah telah memikirkan solusinya, dengan membangun pabrik Pusri yang baru menggunakan tenaga dari bahan batu bara. Dan proyek pelabuhan Tanjung Api-api telah selesai, mudah-mudahan semua program yang akan kita jalankan berhasil,"ujarnya.
Selain itu tambahnya, Sumsel juga akan mencari solusi damai dalam rangka keutuhan NKRI dan sebagainya. "Kita berupaya melaksanakan 3 prioritas yakni peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan sekolah, berobat gratis di Sumsel serta peningkatan teknologi dalam pemanfaatkan sumber daya alam,"jelasnya.
Sementara itu, Ketua Bidang Studi Lemhanas, Marsda TNI Gunariadi mengungkapkan, keberadaan Lemhanas juga akan mengkaji persoalan-persoalan didaerah-daerah melalui studi strategis. Termasuk riak-riak yang terjadi disejumlah daerah sehingga tidak menimbulkan rasa apatis yang dapat menumbuhkan separatisme.
"Dalam kunjungan peserta kali ini, dijadwalkan di 5 provinsi, yakni di Sumsel, Bengkulu, Riau, Maluku serta Sulawesi Selatan. Hal ini dilakukan, agar para peserta mendapatkan pemahaman berbagai permasalahan di tiap-tiap daerah,"ujarnya. (W.05)

Sijago Merah Cemaskan Warga Griya Hero

Palembang, SentralPos

Sejumlah warga yang berdomisili di perumahan Griya Hero, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-alang Lebar (AAL), Minggu (2/8) kemarin dibuat cemas.
Pasalnya, semak belukar di lahan kosong milik PT Timur Jaya Teladan yang hanya berjarak beberapa meter dari perumahan warga, terbakar.
Titik api yang awalnya hanya terlihat seperti pembakaran sampah, semakin membesar dan membuat warga makin panik.
Selang beberapa waktu kemudian, kejadian yang berlangsung sekitar pukul 15.30 Wib itu, langsung dilaporkan oleh Taufik (30), salah satu warga Griya Hero kepada Camat AAL, Sulaiman Amin yang kemudian diteruskan ke Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran (PBK) Palembang posko Kecamatan AAL di Jalan Soekarno- Hatta.
Tak berapa lama kemudian, dua unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api agar tidak merambat ke pemukiman warga.
Awalnya, anggota PBK ini cukup kesulitan menaklukkan api yang sudah membakar semak belukar itu tetapi sekitar 30 menit kemudian, api berhasil dipadamkan.
Walaupun begitu, petugas pun masih menyisir kawasan itu untuk memastikan tidak ada api sedikitpun.
Camat AAL, Sulaiman Amin yang ditemui dilokasi kejadian mengatakan, kebakaran di lahan kosong itu diduga disebabkan dari puntung rokok yang dibuar warga sembarangan.
Karena kondisi semak belukar yang kering ditambah angin yang cukup kencang, membuat api semakin membesar.
"Dari keterangan sejumlah warga, api diduga karena puntung rokok yang dibuang sembarangan oleh warga. Karena cuaca saat ini cukup panas, jadi api semakin mudah menjalar di rumput yang rata-rata sudah kering,"ungkap Sulaiman.
Disambungnya, di Kecamatan AAL sendiri bukan kali ini pertama kejadian serupa terjadi. Sedikitnya lima kali lahan kosong yang dipenuhi semak belukar terbakar yakni di Karya Jaya, Prumnas Griya Talang Kelapa, dan Griya Hero.
"Kebakaran tersebut, rata-rata disebabkan oleh kecerobohan warga yang membuang puntung rokok sembarangan. Selain itu, kebakaran juga disengaja oleh warga yang ingin membuka lahan secara cepat,"terangnya.
Karena itu ia meminta warga, untuk tidak membuang puntung rokok secara sembarangan terutama di lahan yang dipenuhi semak belukar.
"Ini berbahaya, karena api akan cepat menjalar. Jika sudah demikian, api akan sulit dipadamkan sehingga bisa membahayakan pemukiman warga," jelasnya.
Pantauan SentralPos sendiri di lokasi kejadian, api sudah menghanguskan semak belukar di lahan kosong itu. Sisa-sisa kebakaran ini, menimbulkan asap tebal sehingga mengganggu jarak pandang di Jalan Dahlan Hai Maskrebet dan Jalan Soekarno-Hatta. (W.05)

Korsel Bantu Sistem Transportasi Palembang

Palembang, Sentralpos

Pemerintah Korea Selatan (Korsel) akan mengirimkan tenaga ahlinya untuk membantu sistem transportasi modern di Palembang terkait realisasi bus trans musi.
Wakil Walikota Palembang H Romi Herton, Sabtu (1/8) menjelaskan, kedatangannya ke Korsel beberapa waktu lalu dalam rangka menindaklanjuti program City Net yang sudah dirancang Walikota Palembang.
“Bantuan tenaga ahli dari Korea ini menindaklanjuti pertemuan kami dengan Wakil Walikota Soeul,Sangbum Kim. Bantuan pemerintah Korsel tersebut sejalan dengan rencana beroperasinya Bus Trans Musi di Palembang akhir tahun nanti,” jelas Romi. Romi mengatakan, pemerintah Korsel sudah bersedia membantu Palembang memperbaiki sistem trasportasi menuju transportasi modern. Tenaga ahli ini nantinya akan membantu menata transportasi modern, sekaligus infrastrukturnya yang menunjang kelancaran transportasi
“Di Korsel semua sarana transportasinya sudah baik. Transportasinya sudah menjadi angkutan publik, sudah sangat nyaman dan belum lagi supir direkrut sangat disiplin dan tidak ugal-ugalan,” jelasnya.
Dikatakannya Pemerintah Korsel sudah mampu menyiapkan lintasan untuk sepeda, serta pejalan kaki dengn baik. Selain itu para sopir di korsel sudah profesional, mereka sudah tidak memikirkan uang lagi, ada atau tidak ada penumpang bila sudah waktunya, mereka langsung bergerak.
Selain membantu transportasi darat lanjut Romi, pemerintah Korsel juga akan membantu transportasi air, dan rencananya para tenaga ahli dari Korea tersebut tiba di Palembang sekitar bulan September. (CW.01)

RS & Sekolah Kesehatan Segera Diaudit

Palembang, SentralPos

Dinas Kesehatan Sumsel pertengahan Agustus mendatang, akan segera mengaudit seluruh rumah sakit (RS) dan sekolah kesehatan yang berada serta melakukan kegiatan operasional di Sumsel. Audit tersebut rencananya akan dilaksanakan mulai dari tingkat kabupaten/kota sampai provinsi, tanpa terkecuali.
Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinkes Sumsel Zoelkarnain Noerdin saat ditemui, Jumat (31/7) kemarin. Dijelaskannya, Dinkes Sumsel mendapat intruksi dari Departemen Kesehatan untuk menilai ulang akreditasi rumah sakit dan sekolah kesehatan di Sumsel.
“Seharusnya audit dilakukan setiap tahun. Soalnya, banyak rumah sakit dan sekolah kesehatan yang menggunakan izin dan mencantumkan kelas tidak sesuai dengan kondisi yang ada,"ungkapnya.
Menurut Zoelkarnain, dari pantauan Dinkes Sumsel, saat ini diketahui ada beberapa rumah sakit yang masih izin administrasi, belum memiliki izin operasional.
"Audit akan dilakukan dengan tegas. Jika rumah sakit itu berstandar B, maka harus memenuhi standar B. Jika belum, maka harus turun kelas,"tegasnya.
Selain itu juga, dari hasil pantauan ternyata diketahui pula kalau di Sumsel ada sekolah kesehatan yang belum terakreditasi, tetapi sudah melakukan kegiatan operasional seperti menerima siswa. Padahal, berdasarkan aturan yang ditetapkan tidak boleh sekolah kesehatan menerima siswa kalau belum terakreditasi.
"Setelah audit dilakukan nantinya tidak ada lagi sekolah kesehatan yang melakukan kegiatan operasional sebelum diakreditasi. Perlu diketahui, untuk sekolah kesehatan yang terakreditasi A boleh menerima 125 siswa, akreditasi B 100 siswa, dan akreditasi C 60 siswa,"ujarnya.
Rencananya, Audit yang dilakukan juga dipastikan menyeluruh. Untuk sekolah kesehatan meliputi antara lain tenaga pendidik, ruang kelas, bangunan, dan proses belajar mengajar. Sementara rumah sakit seperti fasilitas pendukung perawatan dan sarana pembuangan limbah.
"Setelah diaudit, hasilnya akan kita laporkan ke Bapak Gubernur untuk ditindaklanjuti. Rumah sakit yang akan diaudit berjumlah 54 rumah sakit, sedangkan sekolah kesehatan yang berada dibawah binaan Dinkes Sumsel berjumlah 32 sekolah,"pungkasnya. (W.05)

Jalur Mudik Dijamin Lancar

Palembang, SentralPos

Menjelang masuknya bulan suci Ramadhan dan hari Raya Idul Fitri, sejumlah ruas jalan provinsi yang ada di Sumsel saat ini sudah cukup baik dan tidak ada kendala. Bahkan, Dinas PU Bina Marga juga telah membentuk tim di tiap-tiap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) untuk mengatasi kerusakan dan hal-hal yang mendesak, seperti kerusakan jalan akibat bencana alam dan lainnya.
Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas PU BM Sumsel, Heri Amalindo di DPRD Sumsel, Jumat (31/7) kemarin. Dijelaskannya, 7 UPTD yang ada di masing-masing daerah sudah diminta melakukan antisipasi bersama tim PU BM Sumsel jelang masuknya bulan puasa dan lebaran. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi kendala serta kerusakan yang cukup parah.
"Kami juga mengharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat agar segera memberikan informasi mengenai hal-hal yang mendesak, seperti jalan rusak karena bencana alam tanah longsor dan lainnya. Dan kami akan segera mengantisipasinya, setelah mendapat informasi,"ujarnya.
Menurut Heri, sampai tahun baru 2010 mendatang diharapkan semua jalan provinsi tidak ada yang menjadi kendala lagi, apalagi tahun depan anggaran untuk perbaikan jalan dan jembatan cukup signifikan.
"Semua titik akan menjadi jadi perhatian kita. Namun, ada hal-hal yang urgen seperti jalan menghubungkan ibukota kabupaten dengan provinsi. Seperti jalan Martapura ke Palembang, Muara Enim ke Sekayu. Insya Allah tidak ada masalah. Anggaran untuk sekarang pembangunan jalan dan jembataan Rp 285 miliar, dan tahun depan akan meningkat cukup signifikan,"terang Heri.
Ditambahkannya, khusus kerusakan jalan nasional hampir sudah tidak ada lagi. Hanya saja, beberapa titik 2-3 persen yang rusak, namun itu semua sudah diantisipasi.
"Untuk anggaran, APBN sudah kucurkan untuk Jalintim. Kita ada dana tanggap darurat dan dana pembangunan. Jika lebaran ada yang rusak kita gunakan dana tanggap darurat, "pungkasnya. (W.05)

Festival Layang-Layang Kurang Sosialisasi

Palembang, Sentralpos

Walikota Palembang H Eddy Santana Putra, Minggu (2/8) menyambut baik diselenggarakannya Festival Layang-layang tingkat nasional di Benteng Kuto Besak (BKB) Palembang, namun ia menyayangkan event yang menghabiskan dana sebesar 98 juta ini kurang disosialisasikan.
“Kegiatan seperti ini sangat baik diselenggarakan, karena bisa meningkatkan jumlah wisatawan yang datang ke Palembang, namun sayang kurang disosialisasikan,” ujar Eddy Santana kepada Sentralpos di Benteng Kuto Besak (BKB) Palembang.
Eddy mengatakan, seharusnya event seperti festival layang-layang bisa terjadwal dengan baik, dan diagendakan setiap tahun menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia, jadi semua masyarakat luas dan para peserta bisa mengetahui serta bisa mempersiapkan diri jauh-jauh hari.
Festival layang-layang ini sendiri merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang dalam rangka menyambut HUT RI ke-64.
Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang Baharuddin Ali mengatakan kedepannya kegiatan festival layang-layang akan disosialisasikan lebih luas lagi, sehingga peserta yang ikut serta para penonton bisa lebih banyak lagi.
“Festival layang-layang kali ini diikuti oleh peserta kreasi untuk jenis layang-layang 2 dimensi serta 3 dimensi dan 120 peserta untuk jenis perlombaan aduan,” terangnya sembari mengatakan dana yang dikeluarkan untuk mengadakan festival berjumlah Rp 98 juta.
Festival layang-layang kali ini lebih istimewa karena diikuti oleh juara dunia lomba kreasi layang-layang dari Provinsi Bali yaitu Bagus yang mengikuti lomba kreasi layang-layang tiga dimensi.
Tampil sebagai juara pertama jenis aduan adalah Yon dari Tangga Buntung, kemudian juara kedua Pian dari 19 Ilir serta juara ketiga Mael juga dari 19 Ilir.
Sementara untuk kategori kreasi 3 dimensi, juara pertama direbut Provinsi bali yang menampilkan layang-layang jenis Gurita, di susul oleh Kota Palembang dengan layang-layang Kuda Terbang, serta Provinsi jambi sebagai juara ketiga dnegan layang-layang jenis aduan.
Untuk kategori dua dimensi, juara satu direbut oleh Provinsi Bangka Belitung dengan layang-layang jenis Cobra, juara dua dari Provinsi Lampung dengan layang-layang jenis Hali dan juara ketiga direbut Kota palembang dengan menampilkan layang-layang jenis Payung.
Juara pertama tiap-tiap kategori mendapatkan tropi serta uang tunai Rp 3,5 juta. Juara kedua tropi serta uang tunai Rp 3 juta dan juara ketiga tropi serta uang tunai Rp 2,5 juta. (CW.01).

Akhir Agustus Rumah Murah Diumumkan

Palembang, SentralPos

Kabar gembira bagi masyarakat di Palembang yang telah mendaftar program rumah murah di Pemrov Sumsel, pasalnya akhir Agustus nanti siapa yang berhak mendapatkan fasilitas kredit lunak dalam program itu akan diumumkan.
Ini disampaikan Asisten III Bidang Kesra, H Aidit Aziz, Jumat (31/7) lalu. Ia berharap masyarakat, bisa sedikit bersabar menunggu karena saat ini bebernya pemprov masih melakukan proses seleksi.
"Kita masih melakukan proses seleksi orang yang berhak mendapatkan program ini, untuk PNS dan guru seleksi dilakukan Diknas sedangkan untuk masyarakat umum di Dinkesos," jelasnya.
Jika proses seleksi selesai, Pemprov akan menggandeng Bank Sumsel untuk menilai kelayakan fasilitas kredit.
"Setelah rapat dengan Bank Sumsel, nama-nama yang lolos akan kita umumkan. Kemungkinan itu, akan kita umumkan akhir Agustus nanti. Warga yang lolos seleksi, akan mendapatkan pemberitahuan melalui surat sedangkan yang tidak akan masuk dalam database untuk mendapatan program serupa tahun berikutnya," jelasnya.
Tetapi sambung Aidit, tidak bisa dipastikan apakah Pemprov akan melakukan proses seleksi program rumah murah itu tiap tahunnya.
"Tergantung, jika ada program rumah murah maka yang masuk data base yang menjadi prioritas," tandasnya. (CW.02)

Gila, Bocah Dicabuli Penjaga SD

Palembang, SentralPos
Sebut saja Bunga (9), bocah ingusan yang masih duduk dibangku sekolah dasar (SD) ini harus kehilangan masa depannya akibat perbuatan bejat yang dilakukan Amir Putra Wijaya (28), warga Jalan Kadir TKR Rt 33 Rw 23 Gandus.
Amir, yang tidak lain adalah penjaga sekolah di tempat korban menuntut ilmu di salah SD di kawasan Gandus itu, tega mencabuli Bunga, Jumat (31/7) lalu.
Gilanya, perbuatan amoral Amir ini dilakukan justru dilakukannya di sekolah. Informasi yang berhasil dihimpun, kejadian itu berawal saat korban mendapatkan tugas piket untuk menyiram bunga di ruangan guru.
Saat itulah, tiba-tiba korban didatangi Amir. Tanpa perasaan, bocah malang ini langsung menjadi pelampiasan nafsu bejatnya. Setelah kejadian itu, korban pun disuruh pulang oleh pelaku, Bunga kemudian menceritakan kejadian yang dialaminya itu kepada kedua orang tuanya.
Mendapatkan laporan anaknya, bukan kepalang marahnya kedua orang tua Bunga. Dengan penuh emosi, kedua orang tua Bunga kemudian melaporkan kejadian ini ke Polsekta Gandus.
Mendapatkan laporan tersebut, anggota Polsekta Gandus langsung bergerak. Tidak butuh waktu lama, hari itu juga pelaku berhasil diamankan petugas.
Kapolsekta Gandus, AKP Syukri Arivai SSos membenarkan adanya kejadian itu. Menurut dia, pelaku sudah berhasil diamankan.
"Awalnya ia membantah telah telah mencabuli korban. Tetapi akhirnya ia mengaku, tersangka kini sudah kita amankan," imbuh Syukri.
Amir sendiri ditemui di Mapolsekta Gandus mengaku, bukan satu kali ini saja melakukan perbuatan amoral tersebut.
Menurutnya, ia sudah sembilan kali melakukan perbuatan cabul dengan korbannya semua anak-anak. "Sudah 9 kali pak aku cak itu, 8 kali di Rambang Lubai," jelasnya.
Menurut dia, kelaian seksual yang dideritanya itu disebabkan karena tidak puas dengan pelayanan yang diberikan istrinya selain itu ketika kecil, ia pernah disodomi oleh temannya dibawah ancaman senjata tajam. (W.03)

Alex Pertanyakan Peran KT di Sumsel

Palembang, SentralPos
Gubernur Sumsel H Alex Noerdin menilai peran Karang Taruna prov Sumsel saat ini belum ada dan kiprahnya dan tidak ada bunyi. Menurut Alex, selama ini masyarakat belum banyak yang tahu apa kiprah dari karang taruna.
"Selama ini belum bunyi, saya bicara apa adanya. Banyak masyarakat yang belum tahu kiprahnya, jadi lakukan program yang memang menyentuh langsung,"tegas Alex usai menghadiri Rakerda Karang Taruna Sumsel di Hotel Swarna Dwipa, Sabtu (1/8) kemarin.
Dalam acara yang dihadiri langsung ketua Karang Taruna Pusat, Dr Dodi Sutomo, serta puluhan anggota karang Taruna se Sumsel ini, Alex menghimbau, anggota karang taruna harus bisa mengawal setiap program pemerintah, hingga diharapkan semua program yang sudah berjalan dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat.
"Misalnya ada rakyat yang belum mengerti maksud dan tujuan program itu, dan sudah disosialisasikan oleh dinas-dinas terkait, namun belum sampai ke suatu daerah. Nah..! Karang taruna lah yang harus turun tangan dan mensosialisasikannya kepada masyarakat,"jelas Alex.
Selain itu, Alex mengaharapkan kedepannya, karang taruna dapat mebuat program-program serta kegiatan yang dapat mensejahterakan masyarakat. Bahkan, para anggota karang taruna juga harus bisa meciptakan lapangan kerja sendiri, agar dapat mengurangi tingkat pengangguran.
"Jadi lakukan program yang memang menyentuh rakyat langsung. Jangan hanya pidato saja, rakyat tidak itu tidak perlu pidato. Kita pasti akan bantu dan fasilitasi kegiatan karang taruna,"tukas Alex.
Sementara itu, Ketua Karang Taruna Sumsel Dr Yudha Pratomo mengatakan, memang saat ini kepengurusan karang taruna belum terlalu aktif. Menurutnya, hal itu kerkendala oleh bermacam-macam aktifitas lainnya.
"Misalnya, pilkada, peleg dan sebagainya. Selain itu kepengurusan karang taruna ini kepengurusan yang baru. Hingga kita masih kesulitan untuk mengumpulkan anggota-anggota pengurus,"ujarnya.
Dijelaskan Yudha, terkait berbagai kendala itu, hingga dalam Rakerda inilah awal kegiatn-kegiatan karang taruna.
"Jadi program yang pertama, kita akan mangatasi masalah pengangguran. Rencananya kita akan buat serikat anti pengangguran. Disitu semua pengangguran akan kita arahkan, apakan harus menjadi wirausaha, atau profesi lainnya. Selain itu, kita akan mengawal semua program-program pemerintah hingga bisa disosialisasikan lengsung ke masyarakat,"pungkasnya. (W.05)

Jukir Dilarang Tarik Tarif Diluar Perda

* Melanggar Bisa Diberhentikan
Palembang, SentralPos

Peringatan keras dikeluarkan oleh anggota DPRD Kota Palembang terkait dengan tarif parkir, kepada juru parkir (jukir) yang ada di kota empek-empek ini.
Dewan meminta, semua jukir menarik parkir dari masyarakat sesuai dengan peraturan daerah (Perda). Artinya, tarif yang ditarik untuk sepeda motor Rp 500 dan mobil Rp 1000.
Jika melanggar, Dewan minta Dinas Perhubungan (Dishub) yang mengelola perparkiran di Palembang untuk memberhentikan jukir tersebut.
"Kita himbau masyarakat, tetap bayar parkir dengan tarif lama yakni Rp 500 untuk motor dan Rp 1000 untuk mobil. Jika diluar tarif itu yang ditarik jukir, artinya itu ileggal," kata Ketua Komisi I DPRD Palembang, H Jonni Yulianto, Kamis (30/7).
Jika ada jukir yang membandel, dengan menarik tarif parkir di luar aturan Perda maka dewan tegas politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, memita jukir itu ditindak tegas bila perlu diberhentikan.
"Kita tidak menyetujui raperda kenaikan parkir, otomatis tarif yang berlaku sesuai perda lama. Jika ada yang melanggar, harus ditindak siapun orangnya," ungkap dia.
Hal yang disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Palembang, M Aliman. Menurut dia, aturan itu berlaku untuk titik-titik parkir di tempat tertentu misalnya di pinggiran jalan-jalan protokol, pasar dan sebagainya.
"Masyarakat jangan mau diminta tarif parkir diluar ketentuan itu, karena itu melanggar Perda. Jika ada, jukir yang menarik diluar ketentuan Rp 500 untuk motor dan Rp 1000 untuk mobil maka jukir itu melanggar, dan kita minta instansi terkait menindaknya," urainya.
Aliman juga menyoroti adanya kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) dari pengelolaan parkir di Palembang.
Untuk mencegah itu, ia menyarankan Dishub membentuk tim khusus yang mengecek jumlah dana yang disetorkan dari jukir ke Dishub selanjutnya ke Dispenda.
“Berapa yang dibayarkan pengelola parkir ke Dishub, kemudian yang dibayarkan dari Dishub ke Dispenda Palembang berapa, kan nantinya bisa ketahuan jumlah pendapatan parkir,” ujarnya.
Sedangkan Kepala Bidang Transportasi Jalan dan KA Dishub Palembang, Agus Supriyanto membenarkan jika tarif parkir yang berlaku di Palembang tetap tarif lama.
“Kita sebelumnya mengajukan tarif parkir untuk dinaikkan, sebab dilapangan sudah dinaikkan, motor yang Rp 500 ditarik Rp 1000 dan juga tarif parkir belum pernah naik,” jelasnya.
Tetapi usulan itu sambungnya, ditolak dewan sehingga otomatis tarif yang berlaku adalah tarif lama.
"Kita menghimbau masyarakat, tetap membayar parkir dengan tarif lama. Jika ada jukir yang menarik parkir diluar tarif tersebut maka itu ileggal dan akan kita berikan sanksi tegas," janjinya. (CW.01)