-JPU Beberkan Kesalahan Terdakwa
Lahat, SentralPos
Masih ingat dengan Kasus Pungutan Liar (Pungli) Proyek Prona Tahun 2008, yang mengakibatkan dua Oknum dari Pihak BPN dijebloskan kejeruji besi, karena keduanya terbukti bersalah dimata hokum dan menyalahkan wewenang dalam bentuk yang berdasarkan Peraturan Perundangan (PP) Nomor 46 Tahun 2002 Tentang tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada BPN.
Pada Pasal 21 ayat 3 Huruf A angka 1 yang berbunyi Pengenaan uang pemasukan dalam rangka penetapan hak atas tanah dapat dikenakan sebesar Rp 0 terhadap tanah Negara dalam rangka proyek Prona dan kedua Oknum tersebut terbukti telah menerima sejumlah uang yang cukup besar.
Yang pertama Solahudin (45) Warga Sungai Baru Ilir No 11. Oknum BPN selaku Petugas Pendataan Yuridis ini pukul 14.30 Wib, Resmi di Tahan dan Dijebloskan Kejeruji Besi oleh Pihak Kejari Lahat. Lalu menyusul Cik Umar.SH selaku Kepala Seksi (Kasi) Hak Tanah Perolehan Tanah (HTPT), pada tanggal (10/6), sekitar pukul 17.30 Wib, dijebloskan kejeruji besi.
Terbongkarnya Kasus Pungutan Liar ini atas Hasil Penyelidikan (Lid), yang dilakukan oleh Kasi Intelijen Rudi Iskandar. SH. Pada Bulan April kemarin, yang dilakukan Pihak Badan Pertanahan Negara (BPN) Lahat, terhadap Proyek Prona Tahun 2008 yaitu Pembuatan Sertifikat Gratis yang menelan Dana Sebesar Rp 482.850.000,’ didanai APBN.
kemarin (5/8) sekitar pukul 10.30 Wib, mulai memasuki sidang perdana yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Lahat, dengan agenda pembacaan dakwaan. Kedua terdakwa ini di sidangkan dalam persidangan yang terpisah, dimana terdakwa Solahudin disidangkan lebih dulu. Dalam sidang perdana ini, menurut terdakwa yang sebelumnya dalam masa tugas sebelumnya adalah berposisi sebagai petugas pendata yuridis di daerah Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang dan bekerja atas perintah Cik Umar yang sehari-harinya berposisi sebagai Kepala Seksi (Kasi) Hak Tanah Perolehan Tanah (HPTP) pada BPN Lahat
Dalam perintahnya, Cik Umar menyadari bahwa dalam pelaksanaan tugas di lapangan terdakwa Solahudin untuk menyarankan dan tidak menolak jika ada para calon pemohon yang memberikan sejumlah uang, dan di haruskan membaginya dengan dirinya. Kemudian di lapangan, terdakwa Solahudin melaksanakan tugasnya sesuai perintah, dan juga dari masing-masing pemohon, atau sedikitnya sekitar 32 orang calon pemohon yang ada, dirinya berhasil mengumpulkan uang ‘pungli’ sebesar Rp.41.950.200,- yang kemudian oleh terdakwa Solahudin, uang ini di ‘setorkan’ ke terdakwa Cik Umar sebesar Rp.7.500.000,-, sementara sejumlah Rp.11.juta sudah di serahkan Solahudin ke pihak Kejaksaan, dan sisanya lagi sudah di habiskan terdakwa sendiri.
Lebih lanjut di katakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang membacakan dakwaan, masing-masing Hendri Hanafi SH dan Rudi Iskandar SH mengatakan bahwa jelas apa yang di lakukan oleh terdakwa Solahudin melanggar hokum. Karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.46/2002, tentang tariff atas penerimaan pajak pada Badan Pertanahan Nasional, dalam Prona yang ada dengan jelas dikatakan bahwa masyarakat tidak di pungut biaya sepeserpun, alias gratis sedangkan pada kenyataannya masyarakat di wajibkan menyetor sejumlah uang dengan kisaran Rp.500 ribu – Rp.6 juta per pemohonnya.
Maka dari itu, JPU dalam pembcaaan dakwaannya menyimpulkan bagi masing-masing terdakwa, yaitu Solahudin dan Cik Umar SH telah dengan tegas melanggar ketentuan yang ada, dan di kenakan dakwaan Primair sesuai Pasal 12 (e) UU No.31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo UU No.20/2001 tentang perubahan UU No.31/1999, Jo Pasal 55 (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Juga pada dakwaan Subsidairnya, JPU berkesimpulan kedua terdakwa di kenai pasal 11 UU No.31/1999 Jo UU 20.2001, Jo Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP.
Kedua terdakwa yang masing-masing di dampingi oleh Penasehat Hukumnya, yaitu Sarman Alfian SH untuk terdakwa Solahudin, dan juga Risnaldi SH untuk terdakwa Cik Umar SH enggan berkomentar banyak saat hendak dimintai keterangan seusai persidangan. Mereka mengatakan masih akan mengikuti dulu semua tahapan yang ada nantinya.
Persidangan yang di pimpin oleh Hakim Ketua Rais Torodji SH, dan Silvi Ariyani SH serta Mulyadi Aribowo SH kemudian menunda persidangan yang ada. Rencananya, agenda persidangan selanjutnya akan digelar pada tanggal 18 Agustus mendatang, dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.
“Sidang, kita tunda 2 minggu dimulai dari sekarang, dengan agenda keterangan dari saksi-saksi yang akan digelar pada tanggal 18 Agustus mendatang.” Kata Ketua Hakim Rais Torodji. (Din)
Kamis, Agustus 06, 2009
Oknum Guru Mesum Diusur Warga
-Pelaku Didenda Satu Ekor Kambing
Indralaya, SentralPos
Setelah digerebek dan diarak massa keliling kampung karena, tertangkap tangan tengah bermesum ria dengan seorang priya yang kesehariannya berprofesi sebagai sopir bentor, Ernawati (45) seorang Oknum Guru yang bertugas di SDN I Desa Parit Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir (OI) akhirnya diusir warga Rabu, (5/8) sore sekitar pukul 18.30 WIB.
Warga, Desa Permata Baru Kecamatan Indralaya Utara, tempat Ernawati tinggal, tidak menginginkan lagi dia tinggal dikampung tersebut, karena perbuatan yang dilakukannya dinilai warga, selain bertentangan dengan norma agama, juga akan membuat kampung mereka menjadi tercemar.
Kepala Desa Permata Baru Bakaruddin yang dihubungi Wartawan, Rabu (5/8) kemarin mengakui, bila warganya Ernawati dipaksa hengkang dari desa yang dipimpinnya setelah sempat digelandang ke Polres OI. “Memang sejak Selasa (4/8) sore Ernawati sudah berkemas-kemas mengambil barangnya, lalu meninggalkan rumahnya di Desa Permata Baru,” ujar Bakaruddin.
Menurut Bakaruddin, baik Ernawati maupun Mulkan (pasangan mesum) sudah membuat surat pernyataan untuk mematuhi peraturan desa (perdes) yang telah disepakati warganya.
"Dalam perdes itu ditegaskan, bila ada warganya kedapatan berbuat mesum, maka keduanya harus diusir dan diarak keliling kampung. Kemudian bagi lelakinya dikenakan denda harus memotong kambing sebagai ritual cuci kampung," tegasnya.
Hasil pemantauan koran ini kemarin, pasca pasangan bermesum ria itu digerebek masyarakat di Desa Permata Baru, rumah Ernawati yang berada di Blok E-5 nomor 14 RT 01 RW 01 dalam kondisi digembok Kabarnya Ernawati pergi ke rumah orang tuanya di Lorong Panca Usaha Kelurahan 5 Ulu Palembang.
Informasi didapat, sebelum dilakukan penggerebekan di rumahnya di Desa Permata Baru, Ernawati yang telah dikaruniai 2 orang anak itu sedang ada masalah dengan suaminya Mahyuddin yang saat ini menjadi P3N di Kecamatan Muara Kuang Kabupaten OI. Kabarnya, suaminya itu sudah sekitar 2 bulan tidak serumah dengan oknum guru tersebut.
Sementara mengenai status pekerjaannya sebagai guru SDN I di Desa Parit Kecamatan Indralaya Utara, saat ini masih diproses di Dinas Pendidikan Kabuoaten OI. ”Secara kelembagaan masih diproses dan onkum guru ini sudah kita panggil guna diminta keterangan,” kata Kadinas Pendidikan OI H Herman SH MM kemarin.
Menurut Herman, apa pun alasannya perbuatan PNS guru tersebut sangat mencoreng citra pendidikan dan guru. Oleh sebab itu pihaknya tidak segan-segan untuk memberikan tindakan tegas. “Kita tunggu saja hasil pertimbangan Dewan Pelaksana Penjatuhan hukuman displin (DP3HD).” Ujar Herman.
Seperti pernah diberitakan kemarin, PNS guru Ernawati ini digerebek masyarakat di rumahnya di Desa Permata Baru saat bersama pasangan mesumnya Mulkan (37) warga Desa Saka Tiga Seberang Kecamatan Indralaya Kabupaten OI, Senin (3/8) sekitar pukul23.30 WIB. Setelah digerebek, pasangan mesum itu diarak keliling kampung sebelum diserahkan ke Mapolres OI. (Adi)
Indralaya, SentralPos
Setelah digerebek dan diarak massa keliling kampung karena, tertangkap tangan tengah bermesum ria dengan seorang priya yang kesehariannya berprofesi sebagai sopir bentor, Ernawati (45) seorang Oknum Guru yang bertugas di SDN I Desa Parit Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir (OI) akhirnya diusir warga Rabu, (5/8) sore sekitar pukul 18.30 WIB.
Warga, Desa Permata Baru Kecamatan Indralaya Utara, tempat Ernawati tinggal, tidak menginginkan lagi dia tinggal dikampung tersebut, karena perbuatan yang dilakukannya dinilai warga, selain bertentangan dengan norma agama, juga akan membuat kampung mereka menjadi tercemar.
Kepala Desa Permata Baru Bakaruddin yang dihubungi Wartawan, Rabu (5/8) kemarin mengakui, bila warganya Ernawati dipaksa hengkang dari desa yang dipimpinnya setelah sempat digelandang ke Polres OI. “Memang sejak Selasa (4/8) sore Ernawati sudah berkemas-kemas mengambil barangnya, lalu meninggalkan rumahnya di Desa Permata Baru,” ujar Bakaruddin.
Menurut Bakaruddin, baik Ernawati maupun Mulkan (pasangan mesum) sudah membuat surat pernyataan untuk mematuhi peraturan desa (perdes) yang telah disepakati warganya.
"Dalam perdes itu ditegaskan, bila ada warganya kedapatan berbuat mesum, maka keduanya harus diusir dan diarak keliling kampung. Kemudian bagi lelakinya dikenakan denda harus memotong kambing sebagai ritual cuci kampung," tegasnya.
Hasil pemantauan koran ini kemarin, pasca pasangan bermesum ria itu digerebek masyarakat di Desa Permata Baru, rumah Ernawati yang berada di Blok E-5 nomor 14 RT 01 RW 01 dalam kondisi digembok Kabarnya Ernawati pergi ke rumah orang tuanya di Lorong Panca Usaha Kelurahan 5 Ulu Palembang.
Informasi didapat, sebelum dilakukan penggerebekan di rumahnya di Desa Permata Baru, Ernawati yang telah dikaruniai 2 orang anak itu sedang ada masalah dengan suaminya Mahyuddin yang saat ini menjadi P3N di Kecamatan Muara Kuang Kabupaten OI. Kabarnya, suaminya itu sudah sekitar 2 bulan tidak serumah dengan oknum guru tersebut.
Sementara mengenai status pekerjaannya sebagai guru SDN I di Desa Parit Kecamatan Indralaya Utara, saat ini masih diproses di Dinas Pendidikan Kabuoaten OI. ”Secara kelembagaan masih diproses dan onkum guru ini sudah kita panggil guna diminta keterangan,” kata Kadinas Pendidikan OI H Herman SH MM kemarin.
Menurut Herman, apa pun alasannya perbuatan PNS guru tersebut sangat mencoreng citra pendidikan dan guru. Oleh sebab itu pihaknya tidak segan-segan untuk memberikan tindakan tegas. “Kita tunggu saja hasil pertimbangan Dewan Pelaksana Penjatuhan hukuman displin (DP3HD).” Ujar Herman.
Seperti pernah diberitakan kemarin, PNS guru Ernawati ini digerebek masyarakat di rumahnya di Desa Permata Baru saat bersama pasangan mesumnya Mulkan (37) warga Desa Saka Tiga Seberang Kecamatan Indralaya Kabupaten OI, Senin (3/8) sekitar pukul23.30 WIB. Setelah digerebek, pasangan mesum itu diarak keliling kampung sebelum diserahkan ke Mapolres OI. (Adi)
Rabu, Agustus 05, 2009
Sriwijaya FC, Korban TC Tertutup Timnas
Daftar 25 nama pemain pelatnas Pra Piala Asia (PPA) 2011 telah dirilis. Seperti telah diduga sebelumnya, Sriwijaya FC (SFC) menjadi tim paling menderita.
Tak tanggung-tanggung, enam pemain Laskar Wong Kito masuk dalam daftar tersebut. Praktis, mereka harus keluar dari latihan pramusim yang baru saja digelar sejak Senin 3 Agustus 2009. Enam pemain itu adalah Ferry Rotinsulu, Charis Yulianto, Isnan Ali, Muhammad Nasuha, Ponaryo Astaman dan Arif Suyono.
Masuknya Nasuha dan Arif terbilang mengejutkan. Pasalnya, dua pemain itu sudah jarang dipanggil timnas. Cedera dan penampilan yang belum konsisten menjadi penyebabnya. Tapi, nasib kembali mengantarkan mereka ke timnas.
SFC pun hanya bisa gigit jari membayangkan uang ratusan juta untuk mengontrak mereka bakal menguap. Ini terkait kebijakan pelatnas tertutup yang diterapkan BTN.
Para pemain yang masuk pelatnas tidak boleh membela klub di Liga Super Indonesia (LSI) musim depan. Setidaknya, hingga 18 November mendatang, usai menjamu Kuwait di Stadion Gelora Utama Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Itu pun bisa diperpanjang.
Andai Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Asia 2011, maka pelatnas diperpanjang lagi untuk persiapan menghadapi laga kandang Grup B melawan Oman, 6 Januari 2010, dan tandang ke Australia, 3 Maret 2010. Artinya, terbuka kemungkinan pemain baru bisa kembali ke klub pada putaran dua kompetisi.
Atau, bahkan ketika kompetisi tinggal menyisakan seperempat jalan. Terkait hal itu Badan Tim Nasional (BTN) telah menyerahkan daftar nama pemain timnas PPA 2011 ke Badan Liga Indonesia (BLI).
“Ya, benar. BTN telah mengirimkan 25 nama pemain untuk ditindaklanjuti. Dalam waktu dekat juga akan menyusul daftar nama pemain timnas U-23. BLI tidak akan mengesahkan nama-nama itu untuk ikut kompetisi,” kata Joko Driyono, CEO BLI kepada GOSport.
Hanya saja, BLI masih menunggu instruksi dari PSSI. Apakah pemain itu tetap boleh dikontrak klub atau tidak.
“Yang jelas, daftar nama pemain itu menjadi salah satu patokan BLI untuk menyusun jadwal pertandingan. Kami tidak bisa bicara terlalu banyak karena hanya melaksanakan kebijakan BTN,” ujar Tigorshalom Boboy, Manajer Legal BLI.
Keputusan lain yang mengejutkan adalah tidak dipanggilnya Muhamad Roby, Elie Aiboy dan Budi Sudarsono. Padahal, tiga nama itu adalah langganan timnas.
Meski demikian, nama mereka tetap berada di saku pelatih timnas, Benny Dollo. Sebab, tiga pemain itu sudah terdaftar dalam skuad Indonesia di PPA 2011.
ANGGOTA PELATNAS JANGKA PANJANG PPA 2011
Kiper: Dian Agus, Markus Harison, Fery Rotinsulu
Belakang: Charis Yulianto, Richardo Salampessy, Maman Abdurrahman, Djayusman Triasdi, Rachmat Latief, Muhammad Ridwan, Ismed Sofyan, Isnan Ali, Muhammad Nasuha, Nova Arianto
Tengah: Firman Utina, Ponaryo Astaman, Muhammad Ilham, Arif Suyono, Ian Kabes, Syamsul Bachri, Hariono, Eka Ramdani
Depan: Talaohu Abdulmushafry, Saktiawan Sinaga, Boaz Solossa, Bambang Pamungkas
(Vvn)
Mantan Ketua KPUD OKI Disidangkan
Kayuagung,SentralPos
Sidang dugaan penggelapan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten OKI senilai Rp 300 Juta oleh mantan
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPUD) OKI masa jabatan 2004-2009, Ir Hasien Hower, kemarin digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kayuagung.
Setelah mendengarkan dakwaan jaksa, agenda persidangan mendengar pendapat saksi-saksi yang ditunjuk Jaksa Penuntut Umum (JPU)
Edowan SH, Rini Maria SH dan Irfan Natakusuma SH.
Saksi yang hadir kali ini adalah mantan ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kayuagung, Herman SH dan mantan Bendahara
pengganti PPK Kecamatan Kayuagung Warsita.
Informasinya, Hasien Hower dimeja hijaukan karena tidak adanya pertanggung jawaban dana APBD OKI tahun 2004 senilai Rp 300 juta, yang diperuntukkan penyelenggaraan pemilu legislatif (Pileg) dan
Pemilu Presiden (pilpres) 2004 lalu.
Majelis Hakim yang dipimpin Teguh Arifianto SH MH, anggotanya Afrizal H, dalam sidang ini beberapa kali mengajukan pertanyaan kepada Herman SH selaku saksi.
Dalam sidang tersebut, Herman mengaku pernah mengungkapkan kepada terdakwa bahwa dana APBN untuk penyelenggaraan pileg 2004 di PPK
Kayuagung tidak mencukupi.
“Saya sebagai ketua PPK Kecamatan Kayuagung memang pernah mengajukan
permintaan dana kepada terdakwa untuk biaya pendirian TPS dan uang
makan anggota PPS dan KPPS,” kata Herman.
Menurutnya, biaya pendirian TPS sebesar Rp 50 ribu per TPS, dan di Kecamatan Kayuagung terdapat sebanyak 131 TPS, serta uang
makan untuk anggota PPS dan KPPS sebesar Rp 8.000 perorang. “Namun, total dana yang saya terima sebesar Rp 9 juta, yang diperuntukkan
pendirian TPS sebesar RP 500 ribu dan uang makan sebesar Rp 8.500.000,” katanya.
Sedangkan di kecamatan lain, kata Herman, dirinya tidak mengetahui berapa besar dana yang dikeluarkan oleh terdakwa untuk
pendirian dan uang makan tersebut.
Sementara Warsita, sebagai saksi kedua mengatakan tidak pernah tahu jika ada dana sebesar Rp 9 juta yang diberikan terdakwa kepada mantan
ketua PPK Kecamatan Kayuagung, karena dirinya sebagai bendahara pengganti tidak pernah menerima bukti ataupun nota tanda terima uang
tersebut.
“Mekanisme setiap pencairan dana dari KPUD OKI seharusnya melewati bendahara dan sekretaris, namun saya selaku bendahara
pengganti tidak pernah tahu akan hal tersebut,” bebernya. Yang jelas, kata Warsita, dirinya hanya mengetahui jika memang ada
dana APBD yang diperuntukkan pendirian TPS dan uang makan anggota PPS,
KPPS dan PPK.
Terdakwa sendiri, yang maju dipersidangan tanpa didampingi kuasa hukumnya beberapa kali mengajukan pertanyaan kepada kedua saksi.
Namun, tidak puasnya majelis hakim terhadap jawaban kedua saksi, berakibat sidang ditunda selama seminggu. (wan)
Sidang dugaan penggelapan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten OKI senilai Rp 300 Juta oleh mantan
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPUD) OKI masa jabatan 2004-2009, Ir Hasien Hower, kemarin digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kayuagung.
Setelah mendengarkan dakwaan jaksa, agenda persidangan mendengar pendapat saksi-saksi yang ditunjuk Jaksa Penuntut Umum (JPU)
Edowan SH, Rini Maria SH dan Irfan Natakusuma SH.
Saksi yang hadir kali ini adalah mantan ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kayuagung, Herman SH dan mantan Bendahara
pengganti PPK Kecamatan Kayuagung Warsita.
Informasinya, Hasien Hower dimeja hijaukan karena tidak adanya pertanggung jawaban dana APBD OKI tahun 2004 senilai Rp 300 juta, yang diperuntukkan penyelenggaraan pemilu legislatif (Pileg) dan
Pemilu Presiden (pilpres) 2004 lalu.
Majelis Hakim yang dipimpin Teguh Arifianto SH MH, anggotanya Afrizal H, dalam sidang ini beberapa kali mengajukan pertanyaan kepada Herman SH selaku saksi.
Dalam sidang tersebut, Herman mengaku pernah mengungkapkan kepada terdakwa bahwa dana APBN untuk penyelenggaraan pileg 2004 di PPK
Kayuagung tidak mencukupi.
“Saya sebagai ketua PPK Kecamatan Kayuagung memang pernah mengajukan
permintaan dana kepada terdakwa untuk biaya pendirian TPS dan uang
makan anggota PPS dan KPPS,” kata Herman.
Menurutnya, biaya pendirian TPS sebesar Rp 50 ribu per TPS, dan di Kecamatan Kayuagung terdapat sebanyak 131 TPS, serta uang
makan untuk anggota PPS dan KPPS sebesar Rp 8.000 perorang. “Namun, total dana yang saya terima sebesar Rp 9 juta, yang diperuntukkan
pendirian TPS sebesar RP 500 ribu dan uang makan sebesar Rp 8.500.000,” katanya.
Sedangkan di kecamatan lain, kata Herman, dirinya tidak mengetahui berapa besar dana yang dikeluarkan oleh terdakwa untuk
pendirian dan uang makan tersebut.
Sementara Warsita, sebagai saksi kedua mengatakan tidak pernah tahu jika ada dana sebesar Rp 9 juta yang diberikan terdakwa kepada mantan
ketua PPK Kecamatan Kayuagung, karena dirinya sebagai bendahara pengganti tidak pernah menerima bukti ataupun nota tanda terima uang
tersebut.
“Mekanisme setiap pencairan dana dari KPUD OKI seharusnya melewati bendahara dan sekretaris, namun saya selaku bendahara
pengganti tidak pernah tahu akan hal tersebut,” bebernya. Yang jelas, kata Warsita, dirinya hanya mengetahui jika memang ada
dana APBD yang diperuntukkan pendirian TPS dan uang makan anggota PPS,
KPPS dan PPK.
Terdakwa sendiri, yang maju dipersidangan tanpa didampingi kuasa hukumnya beberapa kali mengajukan pertanyaan kepada kedua saksi.
Namun, tidak puasnya majelis hakim terhadap jawaban kedua saksi, berakibat sidang ditunda selama seminggu. (wan)
Rp 2,5 M untuk Pembangunan Kantor BKD
Palembang, SentralPos
Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang menganggarkan dana sebesar Rp 2,5 miliar untuk pembangunan kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Palembang yang baru. Hal ini diungkapkan oleh kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya Kota Palembang, Ir Fachmi AR, Rabu (5/8).
Dikatakannya pembangunan kantor BKD yang baru dikarenakan sampai saat ini BKD belum memiliki kantor sendiri, padahal BKD merupakan salah satu badan yang ada di Pemkot Palembang dan mesti memiliki kantor sendiri.
“Rencananya pembangunan kantor BKD ini akan segera kita mulai dan diharapkan akhir tahun 2009, kantor yang baru ini bisa digunakan. Lokasi pembangunan kantor BKD yang baru akan menggunakan lahan bekas Hotel Musi, “jelas Fachmi.
Lokasi sendiri tambahnya, akan mengambil sekitar 25 % dari lahan Hotel Musi di Jalan Merdeka. Kantor BKD nantinya akan mempertahankan sisa-sisa bangunan yang ada, sehingga pekerjaan bisa dipercepat dan tidak memerlukan waktu yang terlalu lama.
Sedangkan sisa dari lahan Hotel Musi ini akan dibangun kantor pelayanan satu atap, namun untuk kantor pelayanan satu atap belum diketahui kapan akan mulai dibangun. Karena masih akan ditinjau ulang desain pengerjaannya.
Pembangunan kantor pelayanan satu atap semula akan dibangun sebanyak 7 lantai, namun setelah ditinjau ulang, pembangunan dirubah menjadi 10 lantai yang mana nantinya akan ada basement sebagai lahan parkir.
Ketua Komisi III DPRD Palembang Ilyas Abdullah mengatakan, pembangunan Kantor BKD Kota Palembang dimulai pertengahan Agustus, sementara proses tender pembangunan sudah selesai dilaksanakan Minggu lalu.
Pembangunan kantor BKD sendiri mesti dilakukan karena saat ini BKD sudah menjadi suatu Badan bukan lagi bagian dari Pemkot Palembang, selain itu kantor BKD yang ada saat ini lokasinya sangat sempit.
“Kita bukannya mengistimewakan BKD dengan dibuatnya kantor baru, namun pembangunan kantor penting dilakukan karena kantor saat ini sangat sempit padahal arsip pegawai didalamnya sangat banyak, jadi kita sepakat dibangun Kantor BKD yang baru dengan anggaran dana dari APBD,” ujarnya.(cw01)
Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang menganggarkan dana sebesar Rp 2,5 miliar untuk pembangunan kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Palembang yang baru. Hal ini diungkapkan oleh kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya Kota Palembang, Ir Fachmi AR, Rabu (5/8).
Dikatakannya pembangunan kantor BKD yang baru dikarenakan sampai saat ini BKD belum memiliki kantor sendiri, padahal BKD merupakan salah satu badan yang ada di Pemkot Palembang dan mesti memiliki kantor sendiri.
“Rencananya pembangunan kantor BKD ini akan segera kita mulai dan diharapkan akhir tahun 2009, kantor yang baru ini bisa digunakan. Lokasi pembangunan kantor BKD yang baru akan menggunakan lahan bekas Hotel Musi, “jelas Fachmi.
Lokasi sendiri tambahnya, akan mengambil sekitar 25 % dari lahan Hotel Musi di Jalan Merdeka. Kantor BKD nantinya akan mempertahankan sisa-sisa bangunan yang ada, sehingga pekerjaan bisa dipercepat dan tidak memerlukan waktu yang terlalu lama.
Sedangkan sisa dari lahan Hotel Musi ini akan dibangun kantor pelayanan satu atap, namun untuk kantor pelayanan satu atap belum diketahui kapan akan mulai dibangun. Karena masih akan ditinjau ulang desain pengerjaannya.
Pembangunan kantor pelayanan satu atap semula akan dibangun sebanyak 7 lantai, namun setelah ditinjau ulang, pembangunan dirubah menjadi 10 lantai yang mana nantinya akan ada basement sebagai lahan parkir.
Ketua Komisi III DPRD Palembang Ilyas Abdullah mengatakan, pembangunan Kantor BKD Kota Palembang dimulai pertengahan Agustus, sementara proses tender pembangunan sudah selesai dilaksanakan Minggu lalu.
Pembangunan kantor BKD sendiri mesti dilakukan karena saat ini BKD sudah menjadi suatu Badan bukan lagi bagian dari Pemkot Palembang, selain itu kantor BKD yang ada saat ini lokasinya sangat sempit.
“Kita bukannya mengistimewakan BKD dengan dibuatnya kantor baru, namun pembangunan kantor penting dilakukan karena kantor saat ini sangat sempit padahal arsip pegawai didalamnya sangat banyak, jadi kita sepakat dibangun Kantor BKD yang baru dengan anggaran dana dari APBD,” ujarnya.(cw01)
Pembangunan Rumah Murah Terus Berjalan
-50 Unit rumah Telah Dibangun
Palembang, SentralPos
Pembangunan rumah murah yang merupakan salah satu program pemprov Sumsel berlokasi dikawasan Jakabaring Palembang, hingga saat ini masih terus berjalan. Dari yang direncanakan 1000 unit tipe 36/120 yang diperuntukan bagi guru dan PNS tersebut, hingga saat ini telah dibangun sekitar 50 unit rumah.
Hal ini diungkapkan oleh, oleh Asisten Pemerintahan Setda Sumsel, Mukti Sulaiman SH, usai rapat koordinasi yang digelar di Pemrov Sumsel, Rabu (5/8) kemarin. Menurut Mukti, rapat yang digelar tersebut ditujukan memacu 4 perusahaan yang pembangun rumah murah segera melakukan pembangunan.
"Perkembangan terakhir sudah ibangu 50 unit rumah, target kita ditahun ini 1000 unit rumah yang direncanakan dapat selesai semua. Namun, untuk pembangunan rumah murah tipe 21/100 yang berlokasi di Musi II, belum dilakukan. Calon penerima rumah murah, masih diseleksi oleh tim tersendiri. Dan khusu rumah tipe 21/100 di Musi II seleksi lebih rumit, karena peminatnya cukup banyak,"jelasnya.
Ditambahkannya, harga rumah murah ini akan ditambah tambahan perhitungan tiga komponen seperti listrik, PDAM dan sertifikat lahan, hingga harga rumah untuk type 36/120 sebenarnya menjadi Rp35 Juta dan type 21/100 seharga Rp25 juta,"ujarnya. (W.05)
Palembang, SentralPos
Pembangunan rumah murah yang merupakan salah satu program pemprov Sumsel berlokasi dikawasan Jakabaring Palembang, hingga saat ini masih terus berjalan. Dari yang direncanakan 1000 unit tipe 36/120 yang diperuntukan bagi guru dan PNS tersebut, hingga saat ini telah dibangun sekitar 50 unit rumah.
Hal ini diungkapkan oleh, oleh Asisten Pemerintahan Setda Sumsel, Mukti Sulaiman SH, usai rapat koordinasi yang digelar di Pemrov Sumsel, Rabu (5/8) kemarin. Menurut Mukti, rapat yang digelar tersebut ditujukan memacu 4 perusahaan yang pembangun rumah murah segera melakukan pembangunan.
"Perkembangan terakhir sudah ibangu 50 unit rumah, target kita ditahun ini 1000 unit rumah yang direncanakan dapat selesai semua. Namun, untuk pembangunan rumah murah tipe 21/100 yang berlokasi di Musi II, belum dilakukan. Calon penerima rumah murah, masih diseleksi oleh tim tersendiri. Dan khusu rumah tipe 21/100 di Musi II seleksi lebih rumit, karena peminatnya cukup banyak,"jelasnya.
Ditambahkannya, harga rumah murah ini akan ditambah tambahan perhitungan tiga komponen seperti listrik, PDAM dan sertifikat lahan, hingga harga rumah untuk type 36/120 sebenarnya menjadi Rp35 Juta dan type 21/100 seharga Rp25 juta,"ujarnya. (W.05)
GUB SUMSEL SAMPAIKAN MAKALAH DIDEPAN PESERTA SIMPOSIUM PENDIDIKAN
Jakarta, SentralPos
Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin menceritakan sudah 17 provinsi yang datang ke Sumsel melakukan study banding pendidikan gratis. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan, antara lain sumber keuangan, penerapan, cara meyakinkan masyarakat, hingga peraturan daerah.
Penegasan itu disampaikan Alex menjawab pertanyaan peserta simposium dari Universitas Indonesia tentang keragu-raguan penerapan sekolah gratis. “Sumsel menempatkan pembangunan bidang pendidikan sebagai sektor yang diprioritaskan. Kalau tidak percaya, datanglah ke Palembang. Sekarang saja, sudah 17 provinsi yang melakukan study banding tentang program pendidikan gratis,” papar Alex.
Alex menyampaikan itu ketika menjadi satu-satunya penyaji dari unsur kepala daerah dalam simposium nasional hasil penelitian dan inovasi pendidikan tahun 2009, yang dilaksanakan oleh Balitbang Depdiknas, di Hotel Millenium Jakarta, kemarin (5/8). Ada dua pemakalah utama lainnya, yaitu Prof Retno Sunarminingsih (isteri Prof Bambang Sudibyo, menteri pendidikan nasional) dan Nina Sardjunani MA (praktisi pendidikan). Acara itu dibuka oleh Mendiknas, dengan key note speakers Kepala Balitbang Prof Mansyur Ramli.
Alex menceritakan, DPRD Sumsel sudah menerbitkan Perda No 3/2009 tentang sekolah gratis, dikombinasikan dengan Pergub No 31/2009 tentang Juknis sekolah gratis. “Kami juga menggandeng bupati dan walikota se-Sumsel untuk sharring dalam pendanaan kebijakan ini,” beber Alex.
Kepala Dinas Pendidikan Sumsel, Ade Karyana menambahkan, 17 provinsi yang sudah study banding ke Sumsel itu antara lain dari Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Bali. “Simposium ini menjadi ajang sosialisasi juga bagi kita, disamping melakukan perbaikan terus menerus.” katanya.
Ade mengakui, awalnya ada sisi sulit menerapkan pendidikan gratis, antara lain mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.
“Paling sulit realisasinya ialah mendapatkan trush (kepercayaan) dari masyarakat. Ada pertanyaan, apakah mungkin sekolah gratis dilaksanakan? Keraguan itu saya kira wajar, tetapi sebagai pemerintah kita harus optimis. Secara rutin kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat baik melalui steakholder, media cetak dan elektronik, maupun sekolah-sekolah dan berbagai seminar,” imbuhnya.
Ade mengatakan, menjawab pertanyaan belasan provinsi yang study banding, Sumsel menganggarkan lebih dari Rp500 miliar dalam APBD untuk sekolah gratis. “Totalnya 20 persen anggaran Rp2,7 triliun dalam APBD,” katanya.
Terkait sinyalemen kenaikan gaji PNS sebesar 5 persen yang disampaikan dalam pidato Presiden SBY, 3 Agustus lalu, pada kesempatan itu dia juga mengatakan bahwa Sumsel akan mengikutinya, kendati tetap harus disesuaikan dengan kondisi keuangan pada 2010 mendatang. “Ya, soal itu kita akan ikuti, tetapi tetap akan dilihat dulu kondisi keuangan daerah,” bebernya.
Kenaikan gaji PNS, kata Ade, harus diikuti dengan kinerja yang meningkat pula. “Diharapkan para PNS dan guru benar-benar meningkatkan kinerjanya. Ya, begitu dong, gaji naik kinerja juga harus naik, kualitas disiplin juga harus ditingkatkan," katanya. (rel)
Selasa, Agustus 04, 2009
Distributor Sembako Mulai Stok Cadangan
* Antisipasi Kebutuhan Selama Ramadhan
Palembang, SentralPos
Menjelang masuknya bulan puasa dan lebaran, para penjual dan distributor sembako akan menyiapkan stok hingga 3 bulan ke depan ditambah cadangan stok 20 persen dari jumlah stok formal.
Jika terjadi kenaikan harga diatas kewajaran, maka operasi pasar (OP) akan digelar.
Hal ini diungkapkan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumse, Eppy Mirza saat ditemui di Griya Agung, Senin (3/8) kemarin.
Dijelaskan Eppy, pada 14 Juli lalu pihaknya dan seluruh pihak terkait terkait sembako mengadakan rapat koordinasi. Dari hasil rapat tersebut, menghadapi puasa dan lebaran diminta agar para distributor dan penjual sembako menyiapkan stok hingga 3 bulan ke depan. Namun, itu dengan catatan, jumlah stok cukup untuk kebutuhan.
"Bahkan mereka siapkan stok cadangan 20 persen, selain stok formal. Jika stok cukup dan distribusi sembako lancar, maka diharapkan harga akan stabil. Dan jika ada kenaikan harga diluar batas kewajaran, kita akan lakukan operasi pasar. Namun, hal itu dilakukan setelah melihat dari hasil evaluasi nanti,"jelas Eppy.
Selain itu lanjut Eppy, jenis sembako yang menjadi fokus perhatian pihaknya yakni daging dan telor. "Karena, kedua komoditi ini yang biasanya mengalami kenaikan luar biasa jelang puasa dan lebaran. Kalau untuk sembako seperti gula dan minyak, stok cukup, sehingga harga diharapkan selalu stabil,"pungkasnya. (W.05)
Palembang, SentralPos
Menjelang masuknya bulan puasa dan lebaran, para penjual dan distributor sembako akan menyiapkan stok hingga 3 bulan ke depan ditambah cadangan stok 20 persen dari jumlah stok formal.
Jika terjadi kenaikan harga diatas kewajaran, maka operasi pasar (OP) akan digelar.
Hal ini diungkapkan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumse, Eppy Mirza saat ditemui di Griya Agung, Senin (3/8) kemarin.
Dijelaskan Eppy, pada 14 Juli lalu pihaknya dan seluruh pihak terkait terkait sembako mengadakan rapat koordinasi. Dari hasil rapat tersebut, menghadapi puasa dan lebaran diminta agar para distributor dan penjual sembako menyiapkan stok hingga 3 bulan ke depan. Namun, itu dengan catatan, jumlah stok cukup untuk kebutuhan.
"Bahkan mereka siapkan stok cadangan 20 persen, selain stok formal. Jika stok cukup dan distribusi sembako lancar, maka diharapkan harga akan stabil. Dan jika ada kenaikan harga diluar batas kewajaran, kita akan lakukan operasi pasar. Namun, hal itu dilakukan setelah melihat dari hasil evaluasi nanti,"jelas Eppy.
Selain itu lanjut Eppy, jenis sembako yang menjadi fokus perhatian pihaknya yakni daging dan telor. "Karena, kedua komoditi ini yang biasanya mengalami kenaikan luar biasa jelang puasa dan lebaran. Kalau untuk sembako seperti gula dan minyak, stok cukup, sehingga harga diharapkan selalu stabil,"pungkasnya. (W.05)
PT PDI Bakal Bangun Sistem Angkutan Terpadu
* Untuk Pengangkutan Batubara
Palembang, SentralPos
PT. Priamanaya Djan Internasional (PDI), yang merupakan perusahaan besar di bidang energi akan melakukan pengembangan infrastruktur sistem transportasi terpadu untuk angkutan batubara dari Lahat-Patra Tani, Muaraenim.
Rencana ini disampaikan oleh Direktur Operasional PT PDI, Susilo Dwijantoro usai menghadiri rapat dengan Asisten II Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Ir. H. Eddy Hermanto, SH, MM di ruang rapat Bina Praja Pemprov Sumsel, Senin (3/7).
Menurutnya, proyek itu segara teralisasi pada tahun 2013 mendatang. "Kita menginvestasikan dana hampir Rp 6 trilyun untuk membangun jalur kereta api dari Lahat-Muaraenim," jelasnya.
Tidak hanya jalur kereta api yang dibangun, PT PDI sambungnya juga akan membangun sistem transportasi melalui Sungai Musi dan pelabuhan khusus batubara di Patra Tani.
Karena jalur yang bakal dilalui rel KA itu akan menggunakan lahan hutan produksi milik Departemen Kehutanan maka, PT PDI jelasnya meminta bantuan Pemprov untuk membantu perizinan.
“Kita minta bantuan Pemprov Sumsel untuk mengurus izinnya,” jelas Susilo
Sementara itu Asisten II Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Ir H Eddy Hermanto SH MM mengatakan rel kereta api batubara Lahat-Patra Tani ini, merupakan pembangunan rel ketiga untuk transportasi batubara,
yang pertama adalah jalur transportasi dari PTBA-Tarahan, kedua double track Linggau – TAA dan yang ketiga Lahat-Patra Tani, dengan seratus persen merupakan murni investasi dari dalam negeri. “Kedepan kita akan buka seluas-luasnya, ada ke Bengkulu, Lampung bahkan banyak lagi yang lainnya,” katanya.
Saat disinggung proses perizinan, Eddy dengan semangat menjelaskan Pemprov Sumsel siap membantu memfasilitasi dengan percepatan-percepatan pemberian izin bagi pihak swasta yang ingin memberikan investasi infrastruktur.
”Tadi bahkan kita tantang bila semua persyaratan siap, dalam satu hari izin sudah dikeluarkan,” tambah Eddy.
Fasilitas yang diberikan Pemprov Sumsel ini sebagai bentuk rencana program pemerintah, diharapkan tahun 2011 nanti Sumsel sudah booming dengan semua kegiatan pembangunan infrastruktur. ”Pemprov akan lakukan evaluasi terhadap kemajuan izin rekomendasi yang diberikan Gubernur setiap tiga bulan, minimal suatu peringatan,” jelasnya. (CW.02)
Palembang, SentralPos
PT. Priamanaya Djan Internasional (PDI), yang merupakan perusahaan besar di bidang energi akan melakukan pengembangan infrastruktur sistem transportasi terpadu untuk angkutan batubara dari Lahat-Patra Tani, Muaraenim.
Rencana ini disampaikan oleh Direktur Operasional PT PDI, Susilo Dwijantoro usai menghadiri rapat dengan Asisten II Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Ir. H. Eddy Hermanto, SH, MM di ruang rapat Bina Praja Pemprov Sumsel, Senin (3/7).
Menurutnya, proyek itu segara teralisasi pada tahun 2013 mendatang. "Kita menginvestasikan dana hampir Rp 6 trilyun untuk membangun jalur kereta api dari Lahat-Muaraenim," jelasnya.
Tidak hanya jalur kereta api yang dibangun, PT PDI sambungnya juga akan membangun sistem transportasi melalui Sungai Musi dan pelabuhan khusus batubara di Patra Tani.
Karena jalur yang bakal dilalui rel KA itu akan menggunakan lahan hutan produksi milik Departemen Kehutanan maka, PT PDI jelasnya meminta bantuan Pemprov untuk membantu perizinan.
“Kita minta bantuan Pemprov Sumsel untuk mengurus izinnya,” jelas Susilo
Sementara itu Asisten II Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Ir H Eddy Hermanto SH MM mengatakan rel kereta api batubara Lahat-Patra Tani ini, merupakan pembangunan rel ketiga untuk transportasi batubara,
yang pertama adalah jalur transportasi dari PTBA-Tarahan, kedua double track Linggau – TAA dan yang ketiga Lahat-Patra Tani, dengan seratus persen merupakan murni investasi dari dalam negeri. “Kedepan kita akan buka seluas-luasnya, ada ke Bengkulu, Lampung bahkan banyak lagi yang lainnya,” katanya.
Saat disinggung proses perizinan, Eddy dengan semangat menjelaskan Pemprov Sumsel siap membantu memfasilitasi dengan percepatan-percepatan pemberian izin bagi pihak swasta yang ingin memberikan investasi infrastruktur.
”Tadi bahkan kita tantang bila semua persyaratan siap, dalam satu hari izin sudah dikeluarkan,” tambah Eddy.
Fasilitas yang diberikan Pemprov Sumsel ini sebagai bentuk rencana program pemerintah, diharapkan tahun 2011 nanti Sumsel sudah booming dengan semua kegiatan pembangunan infrastruktur. ”Pemprov akan lakukan evaluasi terhadap kemajuan izin rekomendasi yang diberikan Gubernur setiap tiga bulan, minimal suatu peringatan,” jelasnya. (CW.02)
Motif Songket Akan Dipertimbangkan
* Di Jersey SFC
Palembang, SentralPos
Setelah diluncurkannya jersey dan logo baru klub kebanggaan wong Sumsel, Sriwijaya FC (SFC) Jumat yang lalu. Kini, banyak mendapatkan kritik dari para suforter mengenai dihilangkannya motif songket pada jersey SFC.
Motif songket yang menjadi ciri khas jersey SFC tersebut dinilai, sudah cukup dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat Sumsel bahkan nasional.
Menanggapi hal tersebut, Manager SFC Hendri Zaainudin saat ditemui di Gryiya Agung, Senin (3/8) kemarin mengatakan, keputusan di hilangkannya motif songket pada jersey SFC tersebut berdasarkan dari hasil kompetsisi yang digelar bebapa waktu lalu.
"Jersey yang baru tersebut merupakan pilihan dari hasil pemenang lomba. Namun, motif songket yang menjadi ciri khas jersey SFC tersebut, bisa saja kita pertimbangkan lagi untuk gunakan di jersey tersebut,"jelasnya.
Menurut Hendri, khas dari suatu daerah tidak lah harus digunakan sebagai simbol dalam suatu klub bola. "Contohnya, Klub dari Italia yang dikenal dengan makanan khasnya spageti, namun tidak di gunakan sebagai salah satu sponsor klub tersebut.
Namun, jika memang motif songket pada jersey SFC tersebut sudah melekat dihati para penggemar SFC, kita tentunya akan mencari cela untuk menyertakannya menjadi sponsor,'"ujarnya.
Ditambahkannya, memang saat ini klub SFC telah mendapatkan sponsor baru yakni Reebok. Namun, bukan berarti produk lain tidak bisa menjadi sponsor. "Kita juga akan gunakan sponsor-sponsor lain, seperti, koran lokal, ataupun produk-produk lainnya. Semuanya masih bisa dibicarakan lagi dengan pihak reebok,"tegasnya. (W.05)
Anggota Pol PP Dikeroyok PKL
Palembang, SentralPos
M Eko Pratama (24), anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Palembang, Senin (3/8) melapor ke Poltabes Palembang.
Warga Jalan Srijaya Lorong Mbah Rustam Rt 7/23 Kelurahan Siring Agung Sukarami ini dalam laporannya mengaku, ia dikeroyok oleh Ijah (50), salah satu pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Pasar 16 Ilir bersama teman-temannya sesama PKL.
Akibatnya, korban mengalami luka cakar dan memar di bagian pipi kiri, dan luka lecet kaki kiri. Menurut dia, pengeroyokan itu berawal saat ia bersama dengan anggota Sat Pol PP lainnya bertugas melakukan penertiban terhadap PKL di Pasar 16 Ilir sekitar pukul 12.00 WIB.
"Saat melakukan penertiban itu, ia melakukan perlawanan. Dio samo kawan-kawannya langsung nyerang dan mengeroyok aku," terang korban.
Aksi penganiayaan juga dialami Suryani (35), Jalan Sukarela Lorong Masjid Rt 43 Kelurahan Sukabangun, Sukarami.
Dalam laporannya, korban mengaku dikeroyok oleh Ratna (15) Cs. Akibatnya, korban mengalami sakit di kepala, luka di tangan dan luka gores di tangan kanan.
"Dia itu, karyawan aku. Saat kejadian, aku mintanya untuk tidak bekerja dulu untuk sementara waktu. Rupanya, dia salah paham dan langsung marah serta mengeroyok aku bersama kawan-kawannya," jelas korban.
Kapoltabes Palembang, Kombes Pol Lucky Hermawan melalui Kasat Reskrim, Kompol Kristovo Arianto membenarkan pihaknya menerima laporan dari kedua korban pengeroyokan.
"Laporan korban telah dilanjutkan ke Reskrim," tandasnya.(W. 19)
BBM Subsidi Diduga Dijual ke Industri
* Di SPBU Sekayu
Muba, SentralPos
Selisih harga antara harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat dengan BBM yang dijual ke industri, membuat pengusaha SPBU nakal di Sekayu mengambil keuntungan dengan menjual BBM itu untuk kepentingan industri.
Modus yang digunakan adalah dengan melayani pembelian melalui derigen. Ini bisa dilihat di SPBU Sekayu. Ironisnya, pihak terkait yang mengetahui adanya penjualan dengan menggunakan derigen itu terkesan menutup mata saja.
Pantauan SentralPos, Senin (3/8) terlihat terlihat antrian pengisian BBM dengan menggunakan puluhan derigen. Derigen yang telah diisi penuh dengan BBM itu, kemudian diangkut menggunakan kendaraan Pick Up.
Diduga BBM yang dibeli dari SPBU Sekayu itu, akan digunakan untuk kepentingan industri.
Salah seorang pembeli BBM di SPBU Sekayu dengan menggunakan derigen mengaku bernama Syaipul, saat dikonfirmasi SentralPos membenarkan kalau ia membeli BBM di SPBU Sekayu untuk kepentingan Perusahaannya.
Menurutnya, dia membeli BBM itu untuk sebuah perusahaan yang tengah melaksanakan pekerjaan proyek Jembatan di Kawasan Kecamatan Sungai Keruh.
"Ya, BBM ini untuk kepentingan CV. Halim Jaya yang tengah mengerjakan proyek Jembatan di Sungai Keruh, dan saya biasa melakukan pembelian BBm dengan menggunakan derigen, biasanya setiap 2 hari sekali saya membeli BBM di SPBU ini," kata Syaiful.
Penanggung Jawab SPBU Sekayu, Fikri saat dikonfirmasi SentralPos tidak membantah kalau pihaknya melayani pembelian dengan menggunakan derigen. Menurutnya, hal itu dilakukannya untuk membantu masyarakat, Khususnya masyarakat yang bermukim di daerah-daerah yang jauh dari keberadaan SPBU.
"Terus terang pak, kita pusing dengan permasalahan ini, karena tiap kita mengisi BBM dengan menggunakan derigen baik itu, malam hari, maupun siang hari selalu dijadikan masalah. padahal, tujuan kita melayani pembelian dengan menggunakan derigen ini, bukan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk membantu masyarakat," katanya.
Sementara itu sejumlah, Konsumen SPBU Sekayu mengeluhkan banyaknya pembelian dengan menggunakan derigen. Karena menurut mereka, konsumen dengan menggunakan kendaraan yang akan melakukan pengisian BBM, kerap terhambat dengan aktivitas pengisian BBM dengan derigen ini.
"Ya, kita terganggu dengan adanya aktivitas pengisian BBM dengan derigen ini, karena pihak SPBU sendiri sering mengutamakan pengisian di derigen ketimbang kami sebagai konsumen dengan menggunakan kendaraan sepeda motor. mungkin, karena untungnya lebih besar daripada pembelian dengan kendaran, jadi mereka megutamakan pengisian derigen," keluh Yanto, (40) salah seorang yang dibincangi SentralPos saat hendak mengisi BBM di SPBU Sekayu.
Lebih lanjut dikatakan Yanto, seharusnya pihak SPBU tidak melakukan penjualan dengan menggunakan derigen, karena menurut aturannya, SPBU itu hanya untuk melayani pengisian dengan menggunakan kendaraan.
"BBM yang dijual di SPBU inikan untuk kepentingan masyarakat, karena harganya juga ada subsidi dari Pemerintah, tapi kalau mereka jual kepada derigen, bisa saja BBM itu digunakan untuk kepentingan industri, kalau ini terjadi tentunya selain merugikan masyarakat juga merugikan negara," katanya.
Lebih lanjut dia berharap adanya upaya dari Pihak Pemerintah dan Instansi terkait lainnya untuk segera melakukan penertiban terhadap SPBU yang melakukan penjualan dengan menggunakan derigen. "Kami berharap adanya upaya dari Pemerintah dan pihak Pertamina untuk mengambil tindakan tegas, terhadap SPBU yang melayani pembelian dengan derigen," harapnya. (Kur)
Syahrial Terancam 5 Tahun Penjara
* Kasus Korupsi TAA
Jakarta, SentralPos
Mantan Gubernur Sumsel, Syahrial Oesman didakwa bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi terkait proyek pelepasan kawasan hutan lindung Pantai Air Telang, Kabupaten Banyuasin, Sumsel pada 2006 hingga 2007 seluas 600 hektare.
"Terdakwa Syahrial memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang Rp 5 miliar kepada penyelenggara negara," kata jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Zed Tadung Alo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (3/8).
Selain itu, Jaksa juga mendakwa dia telah melakukan permufakatan jahat yaitu melakukan pertemuan-pertemuan dengan Direktur PT Chandratex Indo Artha, Chandra Antonio Tan selaku calon investor pembangunan pelabuhan Tanjung Api-Api, dan Sofyan Rebuin selaku Direktur Utama Badan Pengelolaan dan Pengembangan Pelabuhan Tanjung Api-Api (BPPTAA) untuk melakukan tindak pidana seperti disebutkan di atas.
Menurut jaksa, Syahrial bersama Chandra Antonio Tan menyerahkan uang itu kepada anggota dewan komisi kehutanan Sarjan Tahir, Yusuf Erwin Faishal, Hilman Indra, Azwar Chesputera serta Fahri Andi Leluasa.
Uang itu, lanjut dia, digunakan untuk mempercepat proses rekomendasi persetujuan atas usulan pelepasan kawasan hutan lindung Pantai Air Telang Kabupaten Banyuasin Sumsel seluas 600 ha.
Terdakwa, lanjut Jaksa Eli Kusumastuti, menyadari hingga September 2006 ijin dari Menteri Kehutanan belum juga diterbitkan. "Karena rekomendasi dari DPR belum disetujui," kata dia. Syahrial lalu memerintahkan Sofyan Rebuin selaku Sekretaris Propinsi Sumatera Selatan mencari anggota dewan daerah pemilihan Provinsi Sumsel guna membantu proses percepatan itu.
Sofyan, kata Eli, menemui Sarjan Taher yang meminta adanya kebutuhan dana senilai Rp 5 miliar. Dalam pertemuan di kantor Syahrial bersama Sofyan Rebuin dan Chandra Antonio Tan menyepakati permintaan dana itu. "Terdakwa menugaskan Chandra untuk menyiapkan dana dalam dua tahap," kata dia.
Oktober 2006, Chandra menemui Sarjan dan menyerahkan amplop berisi Mandiri TravelCheque senilai Rp 2,5 miliar. Cek tersebut kemudian dibagikan kepada Sarjan Tahir (Rp 150 juta), Hilman Indra (Rp 175 juta), Azwar Chesputera (Rp 325 juta), Fachri Andi Leluasa (Rp 175 juta) dan Yusuf Erwin Faishal (Rp 275 juta).
Juni 2007 Chandra, Sofyan dan Musyrif Suwardi kembali membahas penyiapan kekurangan uang bersama terdakwa. Chandra kemudian ke Jakarta untuk penyerahan uang kepada Sarjan Tahir senilai Rp 2,5 miliar. Chandra menemui Yusuf Erwin dan Hilman Indra untuk menyerahkan uang itu.
Uang tersebut kemudian dibagi-bagikan kepada para anggota dewan sebelumnya. Sarjan mendapat Rp 200 juta, Hilman mendapat Rp 260 juta, Azwar senilai Rp 125 juta, Fachri Andi Leluasa Rp 235 juta dan Yusuf Erwin Rp 500 juta.
Atas perbuatan itu, jaksa menjerat dia dengan Pasal 5 ayat (1)a Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan hukuman maksimal lima tahun penjara.
Syahrial sendiri usai sidang, menyerahkan hal ini kepada persidangan. "Kita dipersidangan," kata dia. Sementara penasihat hukum Syahrial, Ignatius Supriadi mengatakan dakwaan jaksa tidak benar. "Kita akan buktikan dengan saksi di persidangan nanti," ujar dia. (ozn/vns)
Alex Tuding Pusat Tidak Adil
* Sumsel Pasok Energi Tetapi Listrik Byarpet
Palembang, SentralPos
Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin melontarkan berbagai kritikan serta solusi terhadap berbagai kebijakan pemerintah pusat yang dinilainya selama ini masih dirasa belum cukup adil.
Hal itu dilontarkannya dihadapan para peserta program pendidikan reguler Lemhanas 2009 angkatan 43, Senin (3/8) di Griya Agung Palembang.
Diungkapkan Alex, kebijakan yang dinilainya belum cukup adil ini, telah dirasakan oleh berbagai daerah di Indonesia.
Misalnya kata Alex, Sumsel yang dikenal sebagai daerah terkaya nomor 5 di Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam (SDA) seperti, minyak, gas dan batubara. Ternyata, hingga saat masih mengalami krisis energi.
"Hampir setiap hari di Sumsel selalu menglami pemadaman listrik, padahal sumber tenaga listrik di Sumsel digunakan mensuplai Singapura dan berbagai industri di Jawa. Artinya, kebijakan tersebut tidak adil bagi masyarakat Sumsel," kritiknya.
Diungkapkannya lagi, selama ini PT Pusri yang telah menjadi pahlawan dibidang pangan selama 40 tahun, usianya kini hanya tinggal 5 tahun lagi. Hal itu disebabkan karena pasokan gas ke PT Pusri hanya dijatah untuk 5 tahun lagi.
"Padahal, begitu banyak gas yang kita kirim ke Pulau Jawa dan Singapura. Namun, itu tidak membuat kami harus menentang kebijakan dari pusat, karena kita tengah telah memikirkan solusinya, dengan membangun pabrik Pusri yang baru menggunakan tenaga dari bahan batu bara. Dan proyek pelabuhan Tanjung Api-api telah selesai, mudah-mudahan semua program yang akan kita jalankan berhasil,"ujarnya.
Selain itu tambahnya, Sumsel juga akan mencari solusi damai dalam rangka keutuhan NKRI dan sebagainya. "Kita berupaya melaksanakan 3 prioritas yakni peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan sekolah, berobat gratis di Sumsel serta peningkatan teknologi dalam pemanfaatkan sumber daya alam,"jelasnya.
Sementara itu, Ketua Bidang Studi Lemhanas, Marsda TNI Gunariadi mengungkapkan, keberadaan Lemhanas juga akan mengkaji persoalan-persoalan didaerah-daerah melalui studi strategis. Termasuk riak-riak yang terjadi disejumlah daerah sehingga tidak menimbulkan rasa apatis yang dapat menumbuhkan separatisme.
"Dalam kunjungan peserta kali ini, dijadwalkan di 5 provinsi, yakni di Sumsel, Bengkulu, Riau, Maluku serta Sulawesi Selatan. Hal ini dilakukan, agar para peserta mendapatkan pemahaman berbagai permasalahan di tiap-tiap daerah,"ujarnya. (W.05)
Minggu, Agustus 02, 2009
Sijago Merah Cemaskan Warga Griya Hero
masuk.jpg)
Palembang, SentralPos
Sejumlah warga yang berdomisili di perumahan Griya Hero, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-alang Lebar (AAL), Minggu (2/8) kemarin dibuat cemas.
Pasalnya, semak belukar di lahan kosong milik PT Timur Jaya Teladan yang hanya berjarak beberapa meter dari perumahan warga, terbakar.
Titik api yang awalnya hanya terlihat seperti pembakaran sampah, semakin membesar dan membuat warga makin panik.
Selang beberapa waktu kemudian, kejadian yang berlangsung sekitar pukul 15.30 Wib itu, langsung dilaporkan oleh Taufik (30), salah satu warga Griya Hero kepada Camat AAL, Sulaiman Amin yang kemudian diteruskan ke Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran (PBK) Palembang posko Kecamatan AAL di Jalan Soekarno- Hatta.
Tak berapa lama kemudian, dua unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api agar tidak merambat ke pemukiman warga.
Awalnya, anggota PBK ini cukup kesulitan menaklukkan api yang sudah membakar semak belukar itu tetapi sekitar 30 menit kemudian, api berhasil dipadamkan.
Walaupun begitu, petugas pun masih menyisir kawasan itu untuk memastikan tidak ada api sedikitpun.
Camat AAL, Sulaiman Amin yang ditemui dilokasi kejadian mengatakan, kebakaran di lahan kosong itu diduga disebabkan dari puntung rokok yang dibuar warga sembarangan.
Karena kondisi semak belukar yang kering ditambah angin yang cukup kencang, membuat api semakin membesar.
"Dari keterangan sejumlah warga, api diduga karena puntung rokok yang dibuang sembarangan oleh warga. Karena cuaca saat ini cukup panas, jadi api semakin mudah menjalar di rumput yang rata-rata sudah kering,"ungkap Sulaiman.
Disambungnya, di Kecamatan AAL sendiri bukan kali ini pertama kejadian serupa terjadi. Sedikitnya lima kali lahan kosong yang dipenuhi semak belukar terbakar yakni di Karya Jaya, Prumnas Griya Talang Kelapa, dan Griya Hero.
"Kebakaran tersebut, rata-rata disebabkan oleh kecerobohan warga yang membuang puntung rokok sembarangan. Selain itu, kebakaran juga disengaja oleh warga yang ingin membuka lahan secara cepat,"terangnya.
Karena itu ia meminta warga, untuk tidak membuang puntung rokok secara sembarangan terutama di lahan yang dipenuhi semak belukar.
"Ini berbahaya, karena api akan cepat menjalar. Jika sudah demikian, api akan sulit dipadamkan sehingga bisa membahayakan pemukiman warga," jelasnya.
Pantauan SentralPos sendiri di lokasi kejadian, api sudah menghanguskan semak belukar di lahan kosong itu. Sisa-sisa kebakaran ini, menimbulkan asap tebal sehingga mengganggu jarak pandang di Jalan Dahlan Hai Maskrebet dan Jalan Soekarno-Hatta. (W.05)
Korsel Bantu Sistem Transportasi Palembang
Palembang, Sentralpos
Pemerintah Korea Selatan (Korsel) akan mengirimkan tenaga ahlinya untuk membantu sistem transportasi modern di Palembang terkait realisasi bus trans musi.
Wakil Walikota Palembang H Romi Herton, Sabtu (1/8) menjelaskan, kedatangannya ke Korsel beberapa waktu lalu dalam rangka menindaklanjuti program City Net yang sudah dirancang Walikota Palembang.
“Bantuan tenaga ahli dari Korea ini menindaklanjuti pertemuan kami dengan Wakil Walikota Soeul,Sangbum Kim. Bantuan pemerintah Korsel tersebut sejalan dengan rencana beroperasinya Bus Trans Musi di Palembang akhir tahun nanti,” jelas Romi. Romi mengatakan, pemerintah Korsel sudah bersedia membantu Palembang memperbaiki sistem trasportasi menuju transportasi modern. Tenaga ahli ini nantinya akan membantu menata transportasi modern, sekaligus infrastrukturnya yang menunjang kelancaran transportasi
“Di Korsel semua sarana transportasinya sudah baik. Transportasinya sudah menjadi angkutan publik, sudah sangat nyaman dan belum lagi supir direkrut sangat disiplin dan tidak ugal-ugalan,” jelasnya.
Dikatakannya Pemerintah Korsel sudah mampu menyiapkan lintasan untuk sepeda, serta pejalan kaki dengn baik. Selain itu para sopir di korsel sudah profesional, mereka sudah tidak memikirkan uang lagi, ada atau tidak ada penumpang bila sudah waktunya, mereka langsung bergerak.
Selain membantu transportasi darat lanjut Romi, pemerintah Korsel juga akan membantu transportasi air, dan rencananya para tenaga ahli dari Korea tersebut tiba di Palembang sekitar bulan September. (CW.01)
Pemerintah Korea Selatan (Korsel) akan mengirimkan tenaga ahlinya untuk membantu sistem transportasi modern di Palembang terkait realisasi bus trans musi.
Wakil Walikota Palembang H Romi Herton, Sabtu (1/8) menjelaskan, kedatangannya ke Korsel beberapa waktu lalu dalam rangka menindaklanjuti program City Net yang sudah dirancang Walikota Palembang.
“Bantuan tenaga ahli dari Korea ini menindaklanjuti pertemuan kami dengan Wakil Walikota Soeul,Sangbum Kim. Bantuan pemerintah Korsel tersebut sejalan dengan rencana beroperasinya Bus Trans Musi di Palembang akhir tahun nanti,” jelas Romi. Romi mengatakan, pemerintah Korsel sudah bersedia membantu Palembang memperbaiki sistem trasportasi menuju transportasi modern. Tenaga ahli ini nantinya akan membantu menata transportasi modern, sekaligus infrastrukturnya yang menunjang kelancaran transportasi
“Di Korsel semua sarana transportasinya sudah baik. Transportasinya sudah menjadi angkutan publik, sudah sangat nyaman dan belum lagi supir direkrut sangat disiplin dan tidak ugal-ugalan,” jelasnya.
Dikatakannya Pemerintah Korsel sudah mampu menyiapkan lintasan untuk sepeda, serta pejalan kaki dengn baik. Selain itu para sopir di korsel sudah profesional, mereka sudah tidak memikirkan uang lagi, ada atau tidak ada penumpang bila sudah waktunya, mereka langsung bergerak.
Selain membantu transportasi darat lanjut Romi, pemerintah Korsel juga akan membantu transportasi air, dan rencananya para tenaga ahli dari Korea tersebut tiba di Palembang sekitar bulan September. (CW.01)
RS & Sekolah Kesehatan Segera Diaudit
Palembang, SentralPos
Dinas Kesehatan Sumsel pertengahan Agustus mendatang, akan segera mengaudit seluruh rumah sakit (RS) dan sekolah kesehatan yang berada serta melakukan kegiatan operasional di Sumsel. Audit tersebut rencananya akan dilaksanakan mulai dari tingkat kabupaten/kota sampai provinsi, tanpa terkecuali.
Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinkes Sumsel Zoelkarnain Noerdin saat ditemui, Jumat (31/7) kemarin. Dijelaskannya, Dinkes Sumsel mendapat intruksi dari Departemen Kesehatan untuk menilai ulang akreditasi rumah sakit dan sekolah kesehatan di Sumsel.
“Seharusnya audit dilakukan setiap tahun. Soalnya, banyak rumah sakit dan sekolah kesehatan yang menggunakan izin dan mencantumkan kelas tidak sesuai dengan kondisi yang ada,"ungkapnya.
Menurut Zoelkarnain, dari pantauan Dinkes Sumsel, saat ini diketahui ada beberapa rumah sakit yang masih izin administrasi, belum memiliki izin operasional.
"Audit akan dilakukan dengan tegas. Jika rumah sakit itu berstandar B, maka harus memenuhi standar B. Jika belum, maka harus turun kelas,"tegasnya.
Selain itu juga, dari hasil pantauan ternyata diketahui pula kalau di Sumsel ada sekolah kesehatan yang belum terakreditasi, tetapi sudah melakukan kegiatan operasional seperti menerima siswa. Padahal, berdasarkan aturan yang ditetapkan tidak boleh sekolah kesehatan menerima siswa kalau belum terakreditasi.
"Setelah audit dilakukan nantinya tidak ada lagi sekolah kesehatan yang melakukan kegiatan operasional sebelum diakreditasi. Perlu diketahui, untuk sekolah kesehatan yang terakreditasi A boleh menerima 125 siswa, akreditasi B 100 siswa, dan akreditasi C 60 siswa,"ujarnya.
Rencananya, Audit yang dilakukan juga dipastikan menyeluruh. Untuk sekolah kesehatan meliputi antara lain tenaga pendidik, ruang kelas, bangunan, dan proses belajar mengajar. Sementara rumah sakit seperti fasilitas pendukung perawatan dan sarana pembuangan limbah.
"Setelah diaudit, hasilnya akan kita laporkan ke Bapak Gubernur untuk ditindaklanjuti. Rumah sakit yang akan diaudit berjumlah 54 rumah sakit, sedangkan sekolah kesehatan yang berada dibawah binaan Dinkes Sumsel berjumlah 32 sekolah,"pungkasnya. (W.05)
Jalur Mudik Dijamin Lancar
Palembang, SentralPos
Menjelang masuknya bulan suci Ramadhan dan hari Raya Idul Fitri, sejumlah ruas jalan provinsi yang ada di Sumsel saat ini sudah cukup baik dan tidak ada kendala. Bahkan, Dinas PU Bina Marga juga telah membentuk tim di tiap-tiap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) untuk mengatasi kerusakan dan hal-hal yang mendesak, seperti kerusakan jalan akibat bencana alam dan lainnya.
Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas PU BM Sumsel, Heri Amalindo di DPRD Sumsel, Jumat (31/7) kemarin. Dijelaskannya, 7 UPTD yang ada di masing-masing daerah sudah diminta melakukan antisipasi bersama tim PU BM Sumsel jelang masuknya bulan puasa dan lebaran. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi kendala serta kerusakan yang cukup parah.
"Kami juga mengharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat agar segera memberikan informasi mengenai hal-hal yang mendesak, seperti jalan rusak karena bencana alam tanah longsor dan lainnya. Dan kami akan segera mengantisipasinya, setelah mendapat informasi,"ujarnya.
Menurut Heri, sampai tahun baru 2010 mendatang diharapkan semua jalan provinsi tidak ada yang menjadi kendala lagi, apalagi tahun depan anggaran untuk perbaikan jalan dan jembatan cukup signifikan.
"Semua titik akan menjadi jadi perhatian kita. Namun, ada hal-hal yang urgen seperti jalan menghubungkan ibukota kabupaten dengan provinsi. Seperti jalan Martapura ke Palembang, Muara Enim ke Sekayu. Insya Allah tidak ada masalah. Anggaran untuk sekarang pembangunan jalan dan jembataan Rp 285 miliar, dan tahun depan akan meningkat cukup signifikan,"terang Heri.
Ditambahkannya, khusus kerusakan jalan nasional hampir sudah tidak ada lagi. Hanya saja, beberapa titik 2-3 persen yang rusak, namun itu semua sudah diantisipasi.
"Untuk anggaran, APBN sudah kucurkan untuk Jalintim. Kita ada dana tanggap darurat dan dana pembangunan. Jika lebaran ada yang rusak kita gunakan dana tanggap darurat, "pungkasnya. (W.05)
Festival Layang-Layang Kurang Sosialisasi
masuk.jpg)
Palembang, Sentralpos
Walikota Palembang H Eddy Santana Putra, Minggu (2/8) menyambut baik diselenggarakannya Festival Layang-layang tingkat nasional di Benteng Kuto Besak (BKB) Palembang, namun ia menyayangkan event yang menghabiskan dana sebesar 98 juta ini kurang disosialisasikan.
“Kegiatan seperti ini sangat baik diselenggarakan, karena bisa meningkatkan jumlah wisatawan yang datang ke Palembang, namun sayang kurang disosialisasikan,” ujar Eddy Santana kepada Sentralpos di Benteng Kuto Besak (BKB) Palembang.
Eddy mengatakan, seharusnya event seperti festival layang-layang bisa terjadwal dengan baik, dan diagendakan setiap tahun menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia, jadi semua masyarakat luas dan para peserta bisa mengetahui serta bisa mempersiapkan diri jauh-jauh hari.
Festival layang-layang ini sendiri merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang dalam rangka menyambut HUT RI ke-64.
Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang Baharuddin Ali mengatakan kedepannya kegiatan festival layang-layang akan disosialisasikan lebih luas lagi, sehingga peserta yang ikut serta para penonton bisa lebih banyak lagi.
“Festival layang-layang kali ini diikuti oleh peserta kreasi untuk jenis layang-layang 2 dimensi serta 3 dimensi dan 120 peserta untuk jenis perlombaan aduan,” terangnya sembari mengatakan dana yang dikeluarkan untuk mengadakan festival berjumlah Rp 98 juta.
Festival layang-layang kali ini lebih istimewa karena diikuti oleh juara dunia lomba kreasi layang-layang dari Provinsi Bali yaitu Bagus yang mengikuti lomba kreasi layang-layang tiga dimensi.
Tampil sebagai juara pertama jenis aduan adalah Yon dari Tangga Buntung, kemudian juara kedua Pian dari 19 Ilir serta juara ketiga Mael juga dari 19 Ilir.
Sementara untuk kategori kreasi 3 dimensi, juara pertama direbut Provinsi bali yang menampilkan layang-layang jenis Gurita, di susul oleh Kota Palembang dengan layang-layang Kuda Terbang, serta Provinsi jambi sebagai juara ketiga dnegan layang-layang jenis aduan.
Untuk kategori dua dimensi, juara satu direbut oleh Provinsi Bangka Belitung dengan layang-layang jenis Cobra, juara dua dari Provinsi Lampung dengan layang-layang jenis Hali dan juara ketiga direbut Kota palembang dengan menampilkan layang-layang jenis Payung.
Juara pertama tiap-tiap kategori mendapatkan tropi serta uang tunai Rp 3,5 juta. Juara kedua tropi serta uang tunai Rp 3 juta dan juara ketiga tropi serta uang tunai Rp 2,5 juta. (CW.01).
Akhir Agustus Rumah Murah Diumumkan
Palembang, SentralPos
Kabar gembira bagi masyarakat di Palembang yang telah mendaftar program rumah murah di Pemrov Sumsel, pasalnya akhir Agustus nanti siapa yang berhak mendapatkan fasilitas kredit lunak dalam program itu akan diumumkan.
Ini disampaikan Asisten III Bidang Kesra, H Aidit Aziz, Jumat (31/7) lalu. Ia berharap masyarakat, bisa sedikit bersabar menunggu karena saat ini bebernya pemprov masih melakukan proses seleksi.
"Kita masih melakukan proses seleksi orang yang berhak mendapatkan program ini, untuk PNS dan guru seleksi dilakukan Diknas sedangkan untuk masyarakat umum di Dinkesos," jelasnya.
Jika proses seleksi selesai, Pemprov akan menggandeng Bank Sumsel untuk menilai kelayakan fasilitas kredit.
"Setelah rapat dengan Bank Sumsel, nama-nama yang lolos akan kita umumkan. Kemungkinan itu, akan kita umumkan akhir Agustus nanti. Warga yang lolos seleksi, akan mendapatkan pemberitahuan melalui surat sedangkan yang tidak akan masuk dalam database untuk mendapatan program serupa tahun berikutnya," jelasnya.
Tetapi sambung Aidit, tidak bisa dipastikan apakah Pemprov akan melakukan proses seleksi program rumah murah itu tiap tahunnya.
"Tergantung, jika ada program rumah murah maka yang masuk data base yang menjadi prioritas," tandasnya. (CW.02)
Gila, Bocah Dicabuli Penjaga SD
Palembang, SentralPos
Sebut saja Bunga (9), bocah ingusan yang masih duduk dibangku sekolah dasar (SD) ini harus kehilangan masa depannya akibat perbuatan bejat yang dilakukan Amir Putra Wijaya (28), warga Jalan Kadir TKR Rt 33 Rw 23 Gandus.
Amir, yang tidak lain adalah penjaga sekolah di tempat korban menuntut ilmu di salah SD di kawasan Gandus itu, tega mencabuli Bunga, Jumat (31/7) lalu.
Gilanya, perbuatan amoral Amir ini dilakukan justru dilakukannya di sekolah. Informasi yang berhasil dihimpun, kejadian itu berawal saat korban mendapatkan tugas piket untuk menyiram bunga di ruangan guru.
Saat itulah, tiba-tiba korban didatangi Amir. Tanpa perasaan, bocah malang ini langsung menjadi pelampiasan nafsu bejatnya. Setelah kejadian itu, korban pun disuruh pulang oleh pelaku, Bunga kemudian menceritakan kejadian yang dialaminya itu kepada kedua orang tuanya.
Mendapatkan laporan anaknya, bukan kepalang marahnya kedua orang tua Bunga. Dengan penuh emosi, kedua orang tua Bunga kemudian melaporkan kejadian ini ke Polsekta Gandus.
Mendapatkan laporan tersebut, anggota Polsekta Gandus langsung bergerak. Tidak butuh waktu lama, hari itu juga pelaku berhasil diamankan petugas.
Kapolsekta Gandus, AKP Syukri Arivai SSos membenarkan adanya kejadian itu. Menurut dia, pelaku sudah berhasil diamankan.
"Awalnya ia membantah telah telah mencabuli korban. Tetapi akhirnya ia mengaku, tersangka kini sudah kita amankan," imbuh Syukri.
Amir sendiri ditemui di Mapolsekta Gandus mengaku, bukan satu kali ini saja melakukan perbuatan amoral tersebut.
Menurutnya, ia sudah sembilan kali melakukan perbuatan cabul dengan korbannya semua anak-anak. "Sudah 9 kali pak aku cak itu, 8 kali di Rambang Lubai," jelasnya.
Menurut dia, kelaian seksual yang dideritanya itu disebabkan karena tidak puas dengan pelayanan yang diberikan istrinya selain itu ketika kecil, ia pernah disodomi oleh temannya dibawah ancaman senjata tajam. (W.03)
Sebut saja Bunga (9), bocah ingusan yang masih duduk dibangku sekolah dasar (SD) ini harus kehilangan masa depannya akibat perbuatan bejat yang dilakukan Amir Putra Wijaya (28), warga Jalan Kadir TKR Rt 33 Rw 23 Gandus.
Amir, yang tidak lain adalah penjaga sekolah di tempat korban menuntut ilmu di salah SD di kawasan Gandus itu, tega mencabuli Bunga, Jumat (31/7) lalu.
Gilanya, perbuatan amoral Amir ini dilakukan justru dilakukannya di sekolah. Informasi yang berhasil dihimpun, kejadian itu berawal saat korban mendapatkan tugas piket untuk menyiram bunga di ruangan guru.
Saat itulah, tiba-tiba korban didatangi Amir. Tanpa perasaan, bocah malang ini langsung menjadi pelampiasan nafsu bejatnya. Setelah kejadian itu, korban pun disuruh pulang oleh pelaku, Bunga kemudian menceritakan kejadian yang dialaminya itu kepada kedua orang tuanya.
Mendapatkan laporan anaknya, bukan kepalang marahnya kedua orang tua Bunga. Dengan penuh emosi, kedua orang tua Bunga kemudian melaporkan kejadian ini ke Polsekta Gandus.
Mendapatkan laporan tersebut, anggota Polsekta Gandus langsung bergerak. Tidak butuh waktu lama, hari itu juga pelaku berhasil diamankan petugas.
Kapolsekta Gandus, AKP Syukri Arivai SSos membenarkan adanya kejadian itu. Menurut dia, pelaku sudah berhasil diamankan.
"Awalnya ia membantah telah telah mencabuli korban. Tetapi akhirnya ia mengaku, tersangka kini sudah kita amankan," imbuh Syukri.
Amir sendiri ditemui di Mapolsekta Gandus mengaku, bukan satu kali ini saja melakukan perbuatan amoral tersebut.
Menurutnya, ia sudah sembilan kali melakukan perbuatan cabul dengan korbannya semua anak-anak. "Sudah 9 kali pak aku cak itu, 8 kali di Rambang Lubai," jelasnya.
Menurut dia, kelaian seksual yang dideritanya itu disebabkan karena tidak puas dengan pelayanan yang diberikan istrinya selain itu ketika kecil, ia pernah disodomi oleh temannya dibawah ancaman senjata tajam. (W.03)
Alex Pertanyakan Peran KT di Sumsel
.JPG)
Palembang, SentralPos
Gubernur Sumsel H Alex Noerdin menilai peran Karang Taruna prov Sumsel saat ini belum ada dan kiprahnya dan tidak ada bunyi. Menurut Alex, selama ini masyarakat belum banyak yang tahu apa kiprah dari karang taruna.
"Selama ini belum bunyi, saya bicara apa adanya. Banyak masyarakat yang belum tahu kiprahnya, jadi lakukan program yang memang menyentuh langsung,"tegas Alex usai menghadiri Rakerda Karang Taruna Sumsel di Hotel Swarna Dwipa, Sabtu (1/8) kemarin.
Dalam acara yang dihadiri langsung ketua Karang Taruna Pusat, Dr Dodi Sutomo, serta puluhan anggota karang Taruna se Sumsel ini, Alex menghimbau, anggota karang taruna harus bisa mengawal setiap program pemerintah, hingga diharapkan semua program yang sudah berjalan dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat.
"Misalnya ada rakyat yang belum mengerti maksud dan tujuan program itu, dan sudah disosialisasikan oleh dinas-dinas terkait, namun belum sampai ke suatu daerah. Nah..! Karang taruna lah yang harus turun tangan dan mensosialisasikannya kepada masyarakat,"jelas Alex.
Selain itu, Alex mengaharapkan kedepannya, karang taruna dapat mebuat program-program serta kegiatan yang dapat mensejahterakan masyarakat. Bahkan, para anggota karang taruna juga harus bisa meciptakan lapangan kerja sendiri, agar dapat mengurangi tingkat pengangguran.
"Jadi lakukan program yang memang menyentuh rakyat langsung. Jangan hanya pidato saja, rakyat tidak itu tidak perlu pidato. Kita pasti akan bantu dan fasilitasi kegiatan karang taruna,"tukas Alex.
Sementara itu, Ketua Karang Taruna Sumsel Dr Yudha Pratomo mengatakan, memang saat ini kepengurusan karang taruna belum terlalu aktif. Menurutnya, hal itu kerkendala oleh bermacam-macam aktifitas lainnya.
"Misalnya, pilkada, peleg dan sebagainya. Selain itu kepengurusan karang taruna ini kepengurusan yang baru. Hingga kita masih kesulitan untuk mengumpulkan anggota-anggota pengurus,"ujarnya.
Dijelaskan Yudha, terkait berbagai kendala itu, hingga dalam Rakerda inilah awal kegiatn-kegiatan karang taruna.
"Jadi program yang pertama, kita akan mangatasi masalah pengangguran. Rencananya kita akan buat serikat anti pengangguran. Disitu semua pengangguran akan kita arahkan, apakan harus menjadi wirausaha, atau profesi lainnya. Selain itu, kita akan mengawal semua program-program pemerintah hingga bisa disosialisasikan lengsung ke masyarakat,"pungkasnya. (W.05)
Jukir Dilarang Tarik Tarif Diluar Perda
.JPG)
* Melanggar Bisa Diberhentikan
Palembang, SentralPos
Peringatan keras dikeluarkan oleh anggota DPRD Kota Palembang terkait dengan tarif parkir, kepada juru parkir (jukir) yang ada di kota empek-empek ini.
Dewan meminta, semua jukir menarik parkir dari masyarakat sesuai dengan peraturan daerah (Perda). Artinya, tarif yang ditarik untuk sepeda motor Rp 500 dan mobil Rp 1000.
Jika melanggar, Dewan minta Dinas Perhubungan (Dishub) yang mengelola perparkiran di Palembang untuk memberhentikan jukir tersebut.
"Kita himbau masyarakat, tetap bayar parkir dengan tarif lama yakni Rp 500 untuk motor dan Rp 1000 untuk mobil. Jika diluar tarif itu yang ditarik jukir, artinya itu ileggal," kata Ketua Komisi I DPRD Palembang, H Jonni Yulianto, Kamis (30/7).
Jika ada jukir yang membandel, dengan menarik tarif parkir di luar aturan Perda maka dewan tegas politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, memita jukir itu ditindak tegas bila perlu diberhentikan.
"Kita tidak menyetujui raperda kenaikan parkir, otomatis tarif yang berlaku sesuai perda lama. Jika ada yang melanggar, harus ditindak siapun orangnya," ungkap dia.
Hal yang disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Palembang, M Aliman. Menurut dia, aturan itu berlaku untuk titik-titik parkir di tempat tertentu misalnya di pinggiran jalan-jalan protokol, pasar dan sebagainya.
"Masyarakat jangan mau diminta tarif parkir diluar ketentuan itu, karena itu melanggar Perda. Jika ada, jukir yang menarik diluar ketentuan Rp 500 untuk motor dan Rp 1000 untuk mobil maka jukir itu melanggar, dan kita minta instansi terkait menindaknya," urainya.
Aliman juga menyoroti adanya kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) dari pengelolaan parkir di Palembang.
Untuk mencegah itu, ia menyarankan Dishub membentuk tim khusus yang mengecek jumlah dana yang disetorkan dari jukir ke Dishub selanjutnya ke Dispenda.
“Berapa yang dibayarkan pengelola parkir ke Dishub, kemudian yang dibayarkan dari Dishub ke Dispenda Palembang berapa, kan nantinya bisa ketahuan jumlah pendapatan parkir,” ujarnya.
Sedangkan Kepala Bidang Transportasi Jalan dan KA Dishub Palembang, Agus Supriyanto membenarkan jika tarif parkir yang berlaku di Palembang tetap tarif lama.
“Kita sebelumnya mengajukan tarif parkir untuk dinaikkan, sebab dilapangan sudah dinaikkan, motor yang Rp 500 ditarik Rp 1000 dan juga tarif parkir belum pernah naik,” jelasnya.
Tetapi usulan itu sambungnya, ditolak dewan sehingga otomatis tarif yang berlaku adalah tarif lama.
"Kita menghimbau masyarakat, tetap membayar parkir dengan tarif lama. Jika ada jukir yang menarik parkir diluar tarif tersebut maka itu ileggal dan akan kita berikan sanksi tegas," janjinya. (CW.01)
Jumat, Juli 03, 2009
Formulir A7 Bisa Nyoblos Dimana Saja
.JPG)
Palembang, SentralPos
Para pemilih kini tidak perlu bingung menyalurkan hak suaranya disebabkan pada saat hari H Pilpres nanti berada jauh dari TPS tempat ia terdaftar.
Dengan formulir A7 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pemilih bisa menggunakan hak suaranya di TPS mana saja.
"Dengan Formulir A7 pemilih bisa menggunakan haknya di TPS mana saja. Sebab di dalam Formulir itu tertera TPS mana yang menjadi tujuan pemilih untuk menyalurkan hak suaranya," jelas anggota KPU Kota Palembang, Kelly Maryana, kemarin.
Namun bagi pemilih yang akan menggunakan formulir A7, diminta untuk mengambilnya satu hari sebelun nyoblos, katanya.
Tetapi jika tidak memiliki Formulir A7, bisa diganti dengan Formulir C-4 dan KTP."Tapi harus melapor ke TPS dimana ia terdaftar agar namanya dicoret," tegas Kelly.
Kelly menambahkan, semua logistif Pilpres sudah datang di KPU Kota Palembang, termasuk 7743 surat suara pengganti yang rusak.
Namun alat bantu untuk tuna netra belum ada yang datang. "Kata perusahaan yang membuat alat bantu untuk tuna netra sudah di kirim hari minggu lalu. Tapi sampai hari ini (2/7) belum datang. Tapi jangan khawatir sebelum hari H dipastikan sudah datang semua," jelasnya. (W.02)
Alex: Pemprov Akan Membantu
Palembang, SentralPos
Gubernur Sumsel, Alex Noerdin memastikan kalau pemerintah provinsi (Pemprov) akan mengucurkan bantuan untuk memback up operasi pemisahan bayi kembar siam dempet putra pasangan Edi Irawan (30) dan Aprianti (30), warga Muaraenim yang saat dirawat di RSMH Palembang.
Mantan Bupati Muba ini, bahkan meminta tim dokter RSMH berjuang semaksimal mungkin untuk menyelamatkan bayi kembar siam yang oleh orang tuanya diberi nama Refa dan Refi tersebut.
"Saya memang belum sempat melihatnya, tetapi Pemprov pasti akan membantu operasi pemisahan bayi kemar siam itu," kata Alex, Kamis (2/7) ditemui di Griya Agung Palembang.
Menurut dia, setelah menerima informasi adanya bayi kembar siam dempet yang dirawat di RSMH, ia jadi ingat dengan kasus Yesa dan Yesi yang juga sempat dirawat di RSMH.
Karena keluarga Yesa dan Yesi kesulitan biaya, maka saat itu Alex Noerdin dan keluarga besarnya membantu memberangkatkan Yesa dan Yesi ke Jakarta untuk dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangkusumo (RSCM).
Bahkan, Yesa dan Yesi saat itu dari Palembang dibawa melalui pesawat khusus untuk diterbangkan ke Jakarta. "Namun sayang, Yesa dan Yesi tidak bisa diselamatkan hingga meninggal dunia. Saya berharap hal ini, tidak terulang karena itu saya minta tim dokter berjuang semaksimal mungkin untuk menyelamatkan keduanya," pinta Alex. (W.05)
Gubernur Sumsel, Alex Noerdin memastikan kalau pemerintah provinsi (Pemprov) akan mengucurkan bantuan untuk memback up operasi pemisahan bayi kembar siam dempet putra pasangan Edi Irawan (30) dan Aprianti (30), warga Muaraenim yang saat dirawat di RSMH Palembang.
Mantan Bupati Muba ini, bahkan meminta tim dokter RSMH berjuang semaksimal mungkin untuk menyelamatkan bayi kembar siam yang oleh orang tuanya diberi nama Refa dan Refi tersebut.
"Saya memang belum sempat melihatnya, tetapi Pemprov pasti akan membantu operasi pemisahan bayi kemar siam itu," kata Alex, Kamis (2/7) ditemui di Griya Agung Palembang.
Menurut dia, setelah menerima informasi adanya bayi kembar siam dempet yang dirawat di RSMH, ia jadi ingat dengan kasus Yesa dan Yesi yang juga sempat dirawat di RSMH.
Karena keluarga Yesa dan Yesi kesulitan biaya, maka saat itu Alex Noerdin dan keluarga besarnya membantu memberangkatkan Yesa dan Yesi ke Jakarta untuk dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangkusumo (RSCM).
Bahkan, Yesa dan Yesi saat itu dari Palembang dibawa melalui pesawat khusus untuk diterbangkan ke Jakarta. "Namun sayang, Yesa dan Yesi tidak bisa diselamatkan hingga meninggal dunia. Saya berharap hal ini, tidak terulang karena itu saya minta tim dokter berjuang semaksimal mungkin untuk menyelamatkan keduanya," pinta Alex. (W.05)
Pemprov dan Pelindo Kembangkan Pelabuhan
Jakarta, SentralPos
Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin dan Dirut PT Pelabuhan Indonesia II (persero) RJ Lino, kemarin, melakukan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) untuk pengembangan pelabuhan laut dan sungai di Sumsel. Penandatanganan disaksikan oleh Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil dan Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal.
”Ini babak baru pembangunan di Sumsel, batubara di Sumsel sangat banyak, kandungan cadangan capai 22,5 miliar ton atau 48 persen cadangan nasional. Setelah MoU hari ini secepatnya kita akan tindaklanjuti,” papar Alex di Ruang Mataram, Gedung Departemen Perhubungan, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
Bukan hanya batubara, lanjut Alex, gas Sumsel juga menerangi Singapura dan dikirim ke Jawa-Bali.. “Pupuk Pusri umurnya tinggal 10 tahun lagi, karena gas dikirim ke Singapura dan Jawa Bali, tapi nanti akan dibangun gas di Tanjung Api Api,” bebernya.
Komisaris Utama PT Pelindo Lambock V Nahattands mengatakan, penandatanganan MoU ini merupakan sejarah baru bagi pembangunan antarmoda transportasi. “Betapa Provinsi Sumatera Selatan mempunyai potensi Sumber Daya Alam yang luas biasa banyak. MoU ini akan sangat banyak manfaatnya bagi Indonesia dan rakyat. Mudah-mudahan daerah lain juga mencontoh hal ini,” beber dia.
Alex menambahkan, pelabuhan yang akan dibangun bisa mengangkut semua komiditi, seperti karet, CPO, dan batubara.. Program kerjasama ini akan dilaksanakan kedua belah pihak meliputi pengembangan sarana dan prasarana ke pelabuhan Muara Abab/Sekayu yang akan dijadikan load loading river port dan akan dilengkapi dengan 5 unit loading conveyor yang memiliki daya angkut 500 ton/jam.
Pengembangan juga dilakukan di Sungai Gerong, yaitu pengembangan terminal petikemas dan multipurpose. Join ini akan melakukan pengerukan dan pemeliharaan alur Sungai Musi dari Muara Abab sampai muara Sungai Musi, pembuatan rambu sungai, penyediaan peta navigasi sungai dan informasi hidrologi sungai.
“Pelaksanaan proyek ini akan dimulai 2009 untuk pembangunan kontruksi yang ditargetkan selesai pada 2011 dan akan mulai beroperasi pada tahun berikutnya,” papar RJ Lino.
Landasan kerjasama ini, yaitu UU No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan peraturan pemerintah Nomor 37/2007 tentang pembagian urusan pemerintahan dan pembagian kewenangan yang luas kepada daerah untuk pembangunan dan pengoperasian alur sungai. (rel)
Senin, April 27, 2009
Sumsel Waspadai Virus Flu Babi
Palembang, SentralPos
Maraknya penyebaran Flu babi yang menyerang berabagai negara akhir-akhir ini, menimbulkan resah sejumlah masyarakat khsusnya warga Sumsel. Flu babi yang merupakan virus mematikan tersebut, hampir serupa dengan flu burung yang sempat menyerang berbagai hewan unggas di Sumsel. Terkait hal ini, Dinas Peternakan (Disnak) Sumsel segera melakukan langkah-langkah dalam upaya pencegahan masuknya virus yang membahayakan ini ke Sumsel.
Plt Disnak Sumsel Asrillazi Rasid saat ditemui diruang kerjanya mengatakan, saat ini pihaknya telah melakukan langkah-langkah dalam pencegahan masuknya virus flu babi ke Sumsel. "Kemarin sudah ada surat keputusan bersama (SKB) yang ditandatangani oleh lembaga kesehatan seluruh Indonesia. Dalam SKB tersebut berisikan, pelarangang masuknya hewan babi dari luar Indonesia, pelarangan masuknya produk menggunakan bahan babi masuk ke Indonesia,"ujarnya.
Selain itu sambungnya lagi, SKB juga mengatur lalu lintas bagi dengan menutup dulu transaksi jual beli dengan negara-negara tetangga serta mengintesifkan pengasawan serta mengecek produk-produk dari luar melalui jalur darat dan laut.
"Hal ini dilakukan untuk mencegah masuknya penyebaran virus flu babi masuk ke wilayah Indonesia khusunya Sumsel,"tegasnya.
Asril menjelaskan, jumlah hewan ternak babi di Sumsel saat ini mencapai 29.957 yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Sumsel seperti. "Jumlah peternak babi tidak terlalu banyak, karena Sumsel merupakan daerah mayoritas muslim dan sifatnya hanya peternakan pribadi. Peternak babi lebih banyak di daerah-daerah yang masyarakat non muslimnya cukup banyak, seperti Musi Rawas, OKI dan Muara Enim,"terangnya.
Ditambahkan Asril, gejala flu babi pada dasarnya hampir sama dengan dengan flu burung, hingga dari pengamalaman sebelumnya, pihaknya berusaha mencegah penyebaran virus flu babi tersebut. "Gejalanya sama seperti flu burung yakni, batuk, bersih, dan sebagainya. Hingga, saat ini telah di intruksikan seluruh daerah di Indonesia statusnya siaga,"pungkasnya. (W.05)
Mendagri Buka Rakornas Litbang
2.jpg)
Palembang, SentralPos
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto, secara resmi membuka Rapat KOrdinasi Nasional Penelitian dan Pengembangan (Rakornas Litbang) 2009, Senin (27/4) di Hotel Swarna Dwipa Palembang. Rakornas yang di ikuti oleh ratusan peserta dari seluruh Indonesia ini, dihadiri oleh GUbernur Sumsel H Alex Noerdin, Ketua DPRD Sumsel Zamzami Achmad, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Sumsel.
Dalam Sambutannya Mardiyanto mengungkapkan, dirinya menyambut baik dan memberikan apresiasi atas terselenggaranya Rakornas Litbang Tahun 2009 ini, yang merupakan Rakornas Kesembilan dan patut kita syukuri, karena hingga sekarang agenda tahunan ini masih dapat dilaksanakan.
"Perlu disadari bahwa Rakornas Litbang merupakan media yang tepat dan efektif dalam menampung berbagai aspirasi yang diperlukan bagi kelangsungan penyelenggaraan berbagai aspek penelitian dan pengembangan Rakornas Litbang yang diselenggarakan secara reguler setiap tahunnya, mempunyai maksud utama untuk meningkatkan kemampuan dan pemberdayaan kelembagaan Litbang, baik di Pusat maupun di Daerah sesuai peran dan fungsinya,"ungkapnya.
Mardiyanto menekankan kepada seluruh Pemda yang Badan Litbangnya belum memiliki jumlah pejabat fungsional peneliti sesuai proporsi yang dibutuhkan, untuk segara mengajukan formasi CPNS kepada Kantor Menpan yang langsung diperuntukan untuk mengisi formasi jabatan yang dimaksudkan.
"Apabila Balitbangda masih terkendala dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil penelitiannya, maka lakukan lengkah-langkah kemitraan dengan lembaga-lembaga litbang lainnya atau outsourching tenaga ahli dari luar sesuai kompetensi yang dibutuhkan. Hal ini sekaligus dimaksudkan sebagai sarana alih pengetahuan bagi segenap aparat di lingkungan Balitbangda itu sendiri,"jelasnya.
Tidak hanya itu lanjut Mardiyanto, tugas Balitbang kedepan dipastikan semakin berat, karena ada dua misi yang harus dicapai. Misi pertama terkait dukungan bagi proses pengambilan keputusan melalui penyelenggaraan penelitian kebijakan, sedangkan misi lainnya harus ikut berpartisipasi dalam pengembangan teknologi.
"Kedua hal ini mempunyai dasar hukum yang kuat, yakni diamanatkan oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah dan UU Nomor 28 tahun 2002 tentang sistem nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu pengetahuan dan Teknologi,"ujarnya.
Ditambahkannya lagi, selama ini pemahaman struktur organisasi lembaga Litbang kurang dimaknai sesuai proporsinya. Organisasi Litbang bukan semata sebagai organisasi struktural, bukan pula struktur organisasi yang "nawaitu"-nya direncanakan sekedar menampung pejabat-pejabat struktural yang "terpinggirkan".
"Dengan demikian, bila jabatan struktural pada suatu lembaga Litbang lebih banyak dari pada jabatan fungsionalnya, maka lembaga Litbang tersebut harus segera ditingkatkan SDM penelitiannya, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya,"pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur Sumsel H Alex Noerdin mengatakan, Balitbang yang semula diartikan sebagai lembaga buangan bagi PNS bahkan diplesetkan Lembaga Sulit Berkembang, akan dikembangkan menjadi bagian prioritas pembangunan karena alokasi dana yang disediakan sifatnya investigasi bukan konsumtif.
"Kedepan, Balitbang harus mempunyai kemampuan dalam mengkaji dan meriset setiap kebijakan. Hingga diaharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemda untuk menentukan langka kebijakan pembangunan. Bahkan, lembaga ini kedepannya dinilai sangat stretegis karena akan mempengaruhi kebijakan roda pemerintahan karena hasil penelitian dan kajian impiris sangat dibutuhkan dalam penyusunan program pembangunan negara dan dalam kontek kebutuhan daerah,"kata Alex. (W.05)
Pagaralam- Tj Sakti Terancam Putus
Pagaralam, SentralPos
Jalan Pagaralam-Tajung Sakti Lahat tepatnya di Pulau Nanas, kini kondisinya semakin memprihatinkan. Selain sudah mengalami longsor sepajang 10-20 meter di dua titik, badan jalan pun sudah mengalami penurunan sekitar 5-10 centimeter. Bahkan, di jalan tersebut sudah cukup banyak mengalami keretakan memanjang hingga sampai ke bibir jurang yang dalamnya mencapai ratusan meter.
Pantauan SentralPos, Senin (27/4) sedikitnya ada dua titik yang kondisinya sangat parah yaitu di perbatasan Dusun Kerinjing Kota Pagaralam dan di Desa Pulau Panas Tajung Sakti Lahat. Bahkan yang lebih parah lagi tempat longsor juga merupakan lokasi jatuhnya mobil Cevrolet Lux yang menyebankan 7 orang menjadi korban.
Dua titik jalan itu, cukup rawan terjadi kecelakaan. Jika secara bersamaan melintas dua kendaraan, maka dipastikan ada salah satu kendaraan yang akan terjun bebas ke dalam jurang. Sayangnya, walau kerusakan terus terjadi belum juga ada penanganan serius dari pemerintah untuk memperbaiki jalan ini. Jika ini terus dibiarkan, dipastikan jalur Pagaralam-Tj Sakti akan putus.
Kondisi ini tentu saja sangat dikeluhkan oleh pengemudi kendaraan, Yudiansyah (34) sopir angkutan pedesaan (Angdes) ini misalnya. Ia mengaku sejak musin hujan, sebagian besar jalan yang menghubungkan Pagaralam-Tj sakti mengalami longsoir. Bahkan jelasnya, ada badan jalan yang sudah terbawa longsoran tanah selebar 20 centimeter.
“Ada dua titik jalan yang mengalami longsor di daerah perbatasan Pagaralam-Tajung Sakti, tepatnya di sekitar Desa Pulau Panas. Bahkan di salah satu titik longsoran itu sudah menelan korban," jelasnya.
Lanjutnya, cukup lama kondisi jalan yang brada di liku Indikat mengalami keretakan dengan pajang mencapai puluhan meter lebih. Kebanyakan jalan yang mengalami retak yang teparah berada di pangkal jembatan arah Pagaralam dan daerah tebing sebelum tikungan arah Dusun Mingkik.
"Kami berharap, ada perbaikan segera. Karena jika tidak ditangani serius, bukan tidak mungkin jalan Pagaralam-Tj Sakti bakal putus total," keluhnya.
Hal yang sama dikatakan Tarman (45), pengemudi Angdes. Menurut dia, di jalan itu tepatnya di Pulau Nanas hingga perbatasan Tj Sakti kerusakan terbilang parah. Banyak jalan bebernya yang retak sehingga bisa membahayakan pengemudi kendaraan umum maupun pribadi.
"Bukan hanya retak, ada beberapa titik yang badan jalannnya menyempit akibat tertimbun longsor seperti di perbatasan Dusun Kerinjing hingga memasuki Tj Sakti. Tetapi sampai saat ini, belum juga diperbaiki," imbuhnya.
Kepala UPTD PU Lahat, Ir H Mg Yuzal didampingi Kasi Jalan dan Jembatan Dinas PU Bina Marga Sumsel, Ir Muji ketika dikonfirmasi mengaku sudah mengetahui kerusakan yang terjadi di jalur Pagaralam-Tj Sakti. Menurut dia, pihaknya sudah melakukan pengecekan dan melaporkan hasilnya ke Dinas PU BM Sumsel.
"Ada sebagian badan jalan yang sudah diperbaiki, tetapi itu sifatnya yang mengalami kerusakan ringan. Kalau kerusakan yang bersifat berat, kita masih menunggu waktu sebab biaya yang dibutuhkan besar dan prosesnya harus melalui tender. Kemungkinan pada Mei atau Juni nanti, baru akan diperbaiki menyeluruh," tandasnya. (asn)
Jalan Pagaralam-Tajung Sakti Lahat tepatnya di Pulau Nanas, kini kondisinya semakin memprihatinkan. Selain sudah mengalami longsor sepajang 10-20 meter di dua titik, badan jalan pun sudah mengalami penurunan sekitar 5-10 centimeter. Bahkan, di jalan tersebut sudah cukup banyak mengalami keretakan memanjang hingga sampai ke bibir jurang yang dalamnya mencapai ratusan meter.
Pantauan SentralPos, Senin (27/4) sedikitnya ada dua titik yang kondisinya sangat parah yaitu di perbatasan Dusun Kerinjing Kota Pagaralam dan di Desa Pulau Panas Tajung Sakti Lahat. Bahkan yang lebih parah lagi tempat longsor juga merupakan lokasi jatuhnya mobil Cevrolet Lux yang menyebankan 7 orang menjadi korban.
Dua titik jalan itu, cukup rawan terjadi kecelakaan. Jika secara bersamaan melintas dua kendaraan, maka dipastikan ada salah satu kendaraan yang akan terjun bebas ke dalam jurang. Sayangnya, walau kerusakan terus terjadi belum juga ada penanganan serius dari pemerintah untuk memperbaiki jalan ini. Jika ini terus dibiarkan, dipastikan jalur Pagaralam-Tj Sakti akan putus.
Kondisi ini tentu saja sangat dikeluhkan oleh pengemudi kendaraan, Yudiansyah (34) sopir angkutan pedesaan (Angdes) ini misalnya. Ia mengaku sejak musin hujan, sebagian besar jalan yang menghubungkan Pagaralam-Tj sakti mengalami longsoir. Bahkan jelasnya, ada badan jalan yang sudah terbawa longsoran tanah selebar 20 centimeter.
“Ada dua titik jalan yang mengalami longsor di daerah perbatasan Pagaralam-Tajung Sakti, tepatnya di sekitar Desa Pulau Panas. Bahkan di salah satu titik longsoran itu sudah menelan korban," jelasnya.
Lanjutnya, cukup lama kondisi jalan yang brada di liku Indikat mengalami keretakan dengan pajang mencapai puluhan meter lebih. Kebanyakan jalan yang mengalami retak yang teparah berada di pangkal jembatan arah Pagaralam dan daerah tebing sebelum tikungan arah Dusun Mingkik.
"Kami berharap, ada perbaikan segera. Karena jika tidak ditangani serius, bukan tidak mungkin jalan Pagaralam-Tj Sakti bakal putus total," keluhnya.
Hal yang sama dikatakan Tarman (45), pengemudi Angdes. Menurut dia, di jalan itu tepatnya di Pulau Nanas hingga perbatasan Tj Sakti kerusakan terbilang parah. Banyak jalan bebernya yang retak sehingga bisa membahayakan pengemudi kendaraan umum maupun pribadi.
"Bukan hanya retak, ada beberapa titik yang badan jalannnya menyempit akibat tertimbun longsor seperti di perbatasan Dusun Kerinjing hingga memasuki Tj Sakti. Tetapi sampai saat ini, belum juga diperbaiki," imbuhnya.
Kepala UPTD PU Lahat, Ir H Mg Yuzal didampingi Kasi Jalan dan Jembatan Dinas PU Bina Marga Sumsel, Ir Muji ketika dikonfirmasi mengaku sudah mengetahui kerusakan yang terjadi di jalur Pagaralam-Tj Sakti. Menurut dia, pihaknya sudah melakukan pengecekan dan melaporkan hasilnya ke Dinas PU BM Sumsel.
"Ada sebagian badan jalan yang sudah diperbaiki, tetapi itu sifatnya yang mengalami kerusakan ringan. Kalau kerusakan yang bersifat berat, kita masih menunggu waktu sebab biaya yang dibutuhkan besar dan prosesnya harus melalui tender. Kemungkinan pada Mei atau Juni nanti, baru akan diperbaiki menyeluruh," tandasnya. (asn)
Lab SMAN 8 Dibobol Maling
* Gasak 14 Unit CPU Plus Printer
Palembang,sentralpos
Kembali dunia pendidikan di Palembang, menjadi korban jarahan kawanan maling. Jika sebelumnya, Gedung Rektorat IAIN Raden Fatah dan salah satu SMPN di Plaju yang 'dikerjai'. Kini, Senin (27/4) giliran SMAN 8 di Jalan Pertahanan Plaju Palembang yang disantroni tamu tak diundang tersebut.
Informasi yang berhasil dihimpun SentralPos, kawanan maling ini berhasil menggasak 14 unit CPU dan 2 unit printer dari ruang labortorium komputer SMAN 8 Palembang. Tetapi dibalik pencurian ini, tersembul sedikit keanehan.
Bagaimana tidak aneh, jika kawanan maling dengan leluasa masuk ke dalam ruang lab dan menggondol CPu tanpa merusak pintu masuk ruangan lab tersebut. Tetapi menurut Najib (38), salah satu staf tata usaha SMAN 8 sekaligus penjaga sekolah, kemungkinan besar kawanan maling berhasil masuk ke dalam lab tanpa merusak pintu masuk karena pintu lupa dikunci oleh guru saat meninggalkan sekolah.
Disambungnya, terjadinya pencurian tersebut pertamakali diketahui oleh salah satu guru yakni Eka yang hendak membuka ruangan lab sekitar pukul 07.30 WIB. "Aku dengar keributan itu, karena rumah aku memang tepat dibelakang sekolah. Pencurian ini, langsung aku laporkan ke Kepsek, H Rahayu Putri lalu dilaporkan ibu Rahayu ke Polsekta SU II," jelasnya.
Najib mengaku, sebelum kejadian yakni sekitar pukul 06.30 WIB ia sudah sempat mengecek ruangan demi ruangan di SMAN 8. Bahkan jelasnya, ia sempat melihat pintu ruangan lab terbuka dan tidak ada lagi gemboknya.
"Tetapi, aku dak nyangko kalau CPU dan printer sudah dicuri. Karena itu, aku diam saja dan langsung pulang ke rumah di belakang sekolah," ungkapnya. (W.19)
TABRAKAN BERUNTUN:
2.jpg)
TABRAKAN BERUNTUN: Kecelakaan maut terjadi di Jalan R Sukamto tepatnya di depan Swadaya, Senin (27/4) sekitar pukul 05.00 WIB. Dalam kecelakaan ini, 8 kendaraan yakni truk kontainer, truk tangki, dump truk, sedan Honda Jazz, Kijang Inova dan Angkot Ampera-Prumnas terlibat tabrakan beruntun. Selain kedelapan kendaraan itu, 2 sepeda motor pun ikut menjadi korban. Untunglah, tidak ada korban jiwa dari kejadian ini. Foto: Ryan/SP
1001 Inek dan 37,40 Gram Sabu Diamankan
2.jpg)
* Berikut Bandarnya
Palembang,SentralPos
Poltabes Palembang menunjukkan keseriusannya untuk memerangi peredaran narkoba di kota pempek ini, sebagai buktinya kali ini Sat Narkoba Poltabes yang dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba, Kompol Syahril Musa berhasil membekuk bandar narkoba kelas kakap, Minggu (26/4).
Tidak tanggung-tanggung, dari Azhari als Heri (40), warga Jalan PDAM Komplek Griya Pertama Blok V Rt 7 No 18 Kelurahan Bukit Kecil itu, polisi mengamankan barang bukti (BB) 1001 butir inek merek Diamond warna merah dan biru serta 37,40 gram sabu-sabu atau senilai Rp 140 juta.
Informasi yang berhasil dihimpun SentralPos, Azhari als Heri diamankan oleh petugas di kawasan Komplek Pertokoan Rajawali. Disana, awalnya hanya ditemukan 200 butir ekstasi dari kantong celana tersangka.
Ditemukannya BB itu, sudah menjadi cukup bukti bagi petugas untuk menggelandang Azhari ke Mapoltabes. Tetapi belum puas dengan temuan BB ini, petugas melakukan penyisiran di rumah tersangka. Hasilnya ?, ditemukan BB yang lebih besar lagi yaitu 801 butir ekstasi dan 37,40 gram sabu-sabu. Sehingga total keseluruhan ekstasi yang diamankan mencapai 1001 butir.
Ditemui di Mapoltabes, Azhari mengaku semua BB yang ditemukan itu miliknya. Menurut dia, 1001 butir ekstasi dan 37,40 gram sabu-sabu tersebut, didapatkannya dari 'big bos'nya Rustam yang masih mendekam di LP Nusa Kambangan.
"Biasanya dalam bertransaksi, aku mentransfer uang dulu ke rekening Rustam. Setelah itu, barulah kurirnya di Palembang menyerahkan barang ke aku," jelas Azhari yang mengaku sehari-harinya bekerja sebagai tukang ojek.
Disambung bapak dua orang anak ini, ia baru satu bulan terakhir melakukan bisnis haram tersebut setelah dikenalkan oleh temannya ke Rustam. "Untungnya lumayan pak, 1 butir ekstasi aku jual Rp 80 ribu sementara 1 jie sabu-sabu aku jual Rp 1,5 juta. Jadi seluruhnya untuk ekstasi nilainya Rp 80 juta sementara sabu-sabu Rp 65 juta," bebernya.
Kapoltabes Palembang, Kombes Pol Lucky Hermawan ketika dikonfirmasi melalui Kasat Narkoba, Kompol Syahril Musa menerangkan tertangkapnya tersangka itu berawal dari gencarnya pelaksanaan Operasi Antik. "Ini, adalah salah satu hasil dari operasi itu. Kita akan terus melakukan pengembangan, untuk mengungkap jaringannya termasuk yang berada di LP Nusa Kambangan," tandasnya. (W.19)
Kamis, April 02, 2009
Jalan Kabupaten di OI Rusak Parah
Indralaya SentralPos.
Kondisi jalan Kabupaten yang menghubungkan antar Kota Kecamatan
Pemulutan Barat dan Kota Kecamatan Pemulutan dalam kondisi rusak parah
seperti jalan di desa Kamal dan yang sangat menghawatirkan lagi
dipangkal mau masuk Desa Sribanding terdapat lobang yang lebih kurang
berdiameter satu meter dengan kedalaman lebih kurang dua meter tempat
air sungai keluar masuk kanal/anak sungai.
Jalan yang berlobang dan dalam tersebut sangat mengganggu pengguna
jalan apalagi pada malam hari baik roda dua maupun roda empat apalagi
bagi pengendara kendaraan yang baru pertama kali melintas dijalan itu
akan terjebak dan akan mengakibatkan malapetaka.
Sementara Camat Pemulutan Barat Zaidan.S.Sos saat dikonfirmasi kemarin
(2/4) diruang kerjanya mengatakan, kondisi jalan kabupaten yang
terdapat dikecamatan pemulutan barat ini sudah kita laporkan kepada
Bupati dan kita tinggal menunggu realisasinya saja.”ucapnya”
Ditambahkan Zaidan,tempo hari pada waktu pelantikan kades kamal bupati
mengatakan akan segera diperbaiki dalam tahun ini juga.”pungkasnya”.
Sedangkan Kepala Dinas PU Bina Marga Kab OI Ir.H.Husin Badaruddin.Msi
Melalui Kepala Bidang Bina Marga Muhsin.ST.MM saat dikonfirmasi
kemarin (2/4)mengatakan pihaknya akan segera melakukan survei
kelapangan dan akan memperbaiki .pada kondisi seperi ini pihaknya
tidak lagi akan menunggu tender, tetapi cukup dari pihak dinas PU BM
yang akan menanganinya langsung yang sifatnya ditangani secara darurat
(bergeak cepat).
Ditambahkan Muhsin, Pembangunan jalan di Kecamatan Pemulutan terutanma
di pemulutan Barat sekitar tahun 2000 waktu itu masih bergabung dengan
kabupaten OKI, tetapi pada anggaran 2006-2007 pemeliharaan dilakukan
dari arah Pelabuhan Dalam sekitar 8 KM, semntara pada tahun 2008 juga
dilakukan pemeliharaan dari arah Indralaya sekitar 10 KM.
Sementara Muhsin juga membenarkan kalau pada ruas jalan di Kecamatan
Pemulutan barat memang akan dianggarkan pemeliharaannya pada tahun
anggaran 2009 ini melalui proses tender, tetapi kalau kondisinya
seperti ini perlu penanganan darurat untuk menghindari korban
jiwa. “Pungkasnya” (Adi)
NB: poto pertama jalan rusak parah didesa kamal sementara poto kedua
jalan berlobang dipangkal desa sribanding kecamatan pemulutan barat.
PAN Akan Birukan Bumi Sriwijaya
* Datangkan Naif
Palembang, SentralPos
Menjelang putaran akhir masa kampanye, Partai Amanat Nasional (PAN) bakal mengelar kampanye besar-besaran. Sedikitnya 30 ribu massa, akan membirukan lapangan parkir Bumi Sriwijaya dalam kampanya pada Sabtu (4/4) nanti.
Hal itu disampaikan calon anggota (Caleg) DPR RI Dapil Sumsel I dari PAN, Ahmad Hafis Tohir didampingi Ketua DPW PAN Sumsel Iskandar dan Ketua DPD PAN Palembang kepada wartawan, Kamis (2/4) di Hotel Arya Duta Palembang.
Menurut Hafis, dalam kampanye tersebut beberapa jurkam nasional seperti Hatta Radjasa dan Sekjend DPP PAN, Zulkifli Noerdin bakal hadir ke Palembang. Selain itu, untuk hiburan PAN bakal mendatangkan band papan atas di Indonesia yakni The Masiv serta presenter kondang, Helmy Yahya dan Joe P Project.
"Kami optimis bisa membirukan Lapangan Parkir Bumi Sriwijaya, sedikitnya 30 ribu kader dan simpatisan PAN akan hadir dalam kampanye itu," kata Hafis.
Disambungnya, tema yang diambil dalam kampanye tersebut adalah himbauan kepada masyarakat agar menggunakan hak pilihnya. Karena kata Hafis, jika pemilu berjalan lancar dan sukses artinya Indonesia berhasil menjadi negara demokrasi terbesar ke tiga di dunia setelah AS dan India.
Suksesnya pemilu lanjutnya, akan membuka jalan masuknya investasi ke Indonesia. "Sengaja kampanye PAN kali ini, kami arahkan ke sana. Karena kampanye kali ini sifatnya nasional, PAN sebagai partai nasionalis relegius tidak memikirkan diri sendiri tetapi memikirkan juga masa depan bangsa," ungkapnya.
Disambung dia, dari evaluasi yang dilakukan PAN selama putaran kampanye di Sumsel ia yakin PAN di Sumsel bisa meraih 15 persen suara. "Kita mempunyai massa rill, ini beda PAN dengan partai lain. Setiap kampanye, tidak ada massa yang dibayar mereka adalah massa yang rill sehingga datang dengan kesadaran pribadi," imbuhnya.
Sementara itu Ketua DPW PAN Sumsel, Iskandar mengatakan PAN Sumsel sebenarnya menargetkan mampu meraih 20 persen suara pada Pemilu nanti. "Tetapi kita cukup realistis, hasil evaluasi dan polling yang dilakukan lembaga independen PAN bisa meraih dukungan 15 persen suara,' ungkapnya.
Kekuatan PAN di Sumsel sendiri lanjutnya cukup merata di semua kabupaten dan kota. Tidak ada basis khusus PAN di Sumsel kata pria yang juga Wakil Bupati OI ini. Tetapi tegasnya, PAN mempunyai massa rill dan dukungan jelas hampir di semua kabupaten dan kota.
"Kita yakin, paling tidak di Sumsel bisa menduduki urutan ketiga," ujarnya.
Untuk kampanye nanti katanya, angka 30 ribu massa bukanlah angka muluk-muluk. Jumlah itu sambung Iskandar, cukup mudah dipenuhi bahkan bisa lebih dari angka tersebut.
"Kita tidak ada pengaruh, walaupun pada saat bersamaan ada kampanye parpol lain yakni Gerindra dan PBR. Kita punya massa tersendiri," tandansya. (W.03)
Romi Himbau Masyarakat Tidak Golput
Palembang, SentralPos
Wakil Walikota Palembang H Romi Herton menghimbau masyarakat agar tidak mengambil sikap golput alias tidak memilih pada Pemilu yang akan digelar tanggal 9 April 2009 mendatang. Hal ini diungkapkan Romi saat meninjau pos pemantau Pemilu yang ada di Halaman Tengah Kantor Walikota, Kamis (2/4).Romi Herton didampingi didampingi Sekda Marwan Hasmen, Ketua KPU Palembang Eftiyani dan para pejabat dari Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas).
“Saya harap masyarakat Palembang tidak mengambil sikap golput pada Pemilu tanggal 9 April mendatang karena sikap politik masyarakat akan mempengaruhi pemerintahan dalam 5 tahun ke depan,”ujar Romi.
Selain itu, menurut Romi, partai peserta Pemilu pun diharapkan mampu menaati tata tertib yang telah dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sehingga dapat membantu kelancaran dan ketenangan Pemilu.”Sebelum minggu tenang atribut pemilih harus dibersihkan , saat minggu tenang tidak ada lagi kegiatan politik,”tuturnya .
Pemkot Palembang sendiri, lanjutnya selain akan membantu dalam penertiban atribut pemilu, juga akan membentuk sekretariat di tiap kecamatan untuk mengecek dan mengawasi proses Pemilu. Pos ini berfungsi juga untuk mencatat dan menyediakan data-data yang berkenaan dengan pelaksanaan Pemilu.
Di pos ini disediakan papan putih (white board) lengkap dengan grafis dan nama-nama peserta Pemilu termasuk untuk pemilihan anggota DPD RI, wireless, komputer dan radio panggil lengkap dengan petugasnya dari Badan Kesbangpolinmas.”Radio komunikasi di Posko Pemilu tadinya yang sempat terkendala telah diperbaiki, juga akan disiapkan internet untuk memudahkan komunikasi dan penyampaian informasi,”tukasnya.
Lalu bagaimana dengan sikap politik PNS? ”PNS kan harus netral, walaupun mereka adalah pemilih juga, dan tanggal 9 April nanti PNS Pemkot Palembang diliburkan,”tandasnya. (W20)
Penyelesaian PT WM Diserahkan ke Pemkab OKI
* SBSI: Ini Adalah Tamparan Bagi Pemkab OKI
Palembang, SentralPos
Konflik antara karyawan PT Wahyuni Mandira (WM) dengan manajemen PT WM yang tidak kunjung usai, kembali mencuat. Ratusan karyawan PT WM yang terkena PHK kembali menggelar aksi demo di halaman Pemprov Sumsel, kamis (2/3). Massa yang melakukan long march dari bundaran Air Mancur ini, menuntut kepada Pemprov Sumsel segera menyelesaikan permasalahan tersebut hingga usai.
Dalam aksi ini, massa menuntut penyelesaian sejumlah permasalahan yang terjadi yakni, penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada karyawan PT WM yang hingga bulan maret 2009 mencapai 476 karyawan yang dilakukan oleh managenen PT WM, penyelesaian proses pengadilan Yuce Hengki Sadok dan Winardi di pengadilan Kayu Agung, serta mengenai penggelapan dana jamsostek dengan proses hukum yang belum jelas hingga saat ini.
Gubernur Sumsel H Alex Noerdin sesaat setelah menemui para pengunjuk rasa mengatakan, permasalahan tersebut akan segera diluruskan. "ita luruskan, bagaimana yang tidak bener, kita benerkan, insya allah akan mencapai titik temu, kalau pihak perusahaan tidak menghiraukan, kita tutup perusahaan itu,"tegas Alex.
Mananggapi aksi tersebut, Pemprov Sumsel langsung melakukan pemanggilan kepada Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) Ishak Mekki dan pihak PT WM untuk melakukan rapat perundingan terhadap Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) serta sejumlah perwakilan karaywan PT WM yang terkena PHK. Rapat yang dipimpin langsung oleh wagub Sumsel H Eddy Yusuf tersebut juga dihadiri Komisi IV DPRD Sumsel Saiful Islam, sejumlah pejabat lingkungan Pemprov Sumsel serta jajaran kapolres OKI.
Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak tetap mempertahankan pendapatnya masing-masing. Meski demikian, Wagub Sumsel H Eddy Yusuf terus berupaya mecarikan solusinya dengan mendengarkan secara detil pendapat dari kedua belah pihak. "Apakah tidak ada lagi kebijakan dari Manajemen PT WM, hingga harus melakukan PHK terhadap ratusan karyawan tersebut?"tanya Eddy kepada pihak PT WM.
"Kalau sudah memang tidak ada kebijakan lagi dan harus menempuh jalur hukum, itu artinya tidak ada lagi solusinya. Jadi para karyawan yang di PHK harus jelas dengan hal itu, tidak usah dipermaslahkan lagi,"tegasnya lagi.
Eddy menilai, permasalahan ini seharunya diselesaikan pemkab OKI, karena permasalahan ini terjadi di wilayah OKI. Untuk itu Eddy berupaya memberikan solusi dengan menyerahkan mengembalikan permasalahan tersebut ke pihak Pemkab OKI.
"Ini harus diselesaikan oleh Bupati OKI, jadi kerjanya jangan tidur saja,"tegas Eddy.
Menanggapi hal tersebut Bupati OKI Ishak Mekki mengungkapkan, akan berupaya mencarikan penyelesaiannya dan segera melakukan pertemuan kembali antara pihak manajemen PT WM dan karyawan PT WM yang terkena PHK. Selain itu juga Ishak Mekki juga mengharapkan kepada Pemprov Sumsel untuk memperhatikan infratruktur jalan menuju ke PT WM yang hingga saat ini belum terealisasi.
"Selama ini aktifitas PT WM berada di dalam Provinsi Sumsel, namun para karyawan yang akan melakukan aktifitas keluar, justru ke Provinsi Lampung. Ini dikarenakan akses jalan menuju PT WM belum ada yang jaraknya mencapai sekitar 140 Km. Jika ada akses jalan menuju PT WM, para karyawan tentu melakukan segala urusannya ke kayu Agung,"ungkapnya.
Sementara itu, dari Pihak manejenan PT WM justru tetap pada pendiriannya, dengan menyelesaikan permasalahan ini melalui peradilan industrialisasi.
"Kami akan menyelesaikannya ke jalur hukum, dan mengenai tunggakan Jamsostek sebesar Rp 8 miliar, sudah dibayar Rp 2 miliar serta pada bulan April ini pelunasan sisanya akan segera dicicil," jelas GM HUbungan Industri PT Wahyuni Mandira, Lumban Gaul.
Setelah melakukan perundingan yang cukup alot, didapatkanlah satu keputusan yang disampaikan langsung oleh Asisten I Pemprov Sumsel Mukti Sulaiman kepada massa yang telah lama menunggu dihalaman pemprov Sumsel.
"Tadi kita sudah melakukan rapat perundingan yang dihadiri oleh manajemen PT WM, SBSI, BUpati OKI, dan perwakilan dari karyawan yang terkena PHK. Jadi semua masalah yakni, masalah tuntutan perbururan yang sekarang tahap pengangguran, masalah tunggakan jamsostek dan masalah agenda penangkapan Yuce dan Winardi, telah disepakati antara Bupati OKI, manejemen PT WM, SBSI serta perwakilan saudara sekalian, bahwa ini ditarik persoalannya dan di fasilitasi Bupati OKI, atas dasar persoalannya ada di OKI, baik lahannya maupun kepolisiannya,"tegas Mukti.
Ditambahkan Mukti, hal ini sudah merupakan hasil keputusan rapat dan bupati OKI telah menyanggupinya demikian juga dengan manajemen PT WM. "Dalam 1 hingga 2 hari lagi, akan segera diadakan pertemuan yang difasilitasi bupati OKI,"ujarnya.
Sama halnya yang disampaikan oleh pihak SBSI kepada ratusan karyawan tersebut, menurutnya semua pihak sangat menyangkan kenapa harus terjadi persoalan ini. "Saya telah menyampaikan dalam rapat tadi, tuntutan kita terhadap kasus Yuce dan winardi diharapkan dapat diselesaikan dengan keputusan bebas. Jadi pemda sendiri dalam hal ini kabupaten OKI akan menyikapi hal tersebut,"jelasnya.
Bagi SBSI, hal ini jusru menjadi tamparan bagi Pemkab OKI. "Kok bisa permasalahan diwilayahnya sampai ke pemprov Sumsel, saya juga tadi minta kepada pihak managenen yakni bapak Heri Wong, dalam pertemuan nanti akan ada lobi yang membahas mengenai PHK, kalau memang harus terjadi harus ada hitung-hitungan masalah angka. Saya tidak menjamin kalau persoalan ini tidak selesai pasti kita akan datang kesini lagi,"pungkasnya. (W.05)
Langganan:
Postingan (Atom)
Postingan
